Bupati Klaten ditangkap KPK terkait kasus dugaan suap mutasi jabatan.
Solopos.com, KLATEN – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Klaten, Sri Mulyani, memastikan sejumlah pelayanan di pemkab berjalan normal setelah pengukuhan 720 pejabat di Setda Klaten, Kamis (12/1/2017). Hal itu disampaikan Mulyani seusai mendatangi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Jumat (13/1/2017).
“Hasilnya tadi semua berjalan normal, cukup bagus. Hal itu termasuk pelayanan di Dispendukcapil juga lancar. Saya juga ke BPKD [badan pengelola keuangan daerah] yang mengebut pembayaran gaji agar bisa diterimakan Senin [16/1/2017],” kata Mulyani saat ditemui seusai mengunjungi sejumlah OPD, Jumat.
Selain memastikan kinerja OPD tetap berjalan, Mulyani mengatakan kedatangannya untuk memotivasi para PNS. Ia tak menampik pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Klaten, Sri Hartini, membuat sejumlah PNS shock serta waswas.
“Tujuan saya datang langsung ke kantor masing-masing bisa memberi motivasi mereka serta meminta mereka tetap semangat dan tenang dengan kejadian 30 Desember 2016 kemarin,” ungkap dia.
Pada Kamis, Mulyani mengukuhkan 720 pejabat struktural dan fungsional guna penyesuaian berlakunya aturan terkait organisasi perangkat daerah (OPD).
Di antara nama pejabat yang dikukuhkan, terdapat sejumlah nama pejabat yang sebelumnya ikut dibawa ke Jakarta setelah KPK melakukan OTT terhadap Bupati Klaten, Sri Hartini, Jumat (30/12/2016). Mereka yakni Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Disdik, Bambang Teguh, serta Kabid Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Slamet.
Sementara itu, saat didatangi