SOLOPOS.COM - Ilustrasi pemilihan umum kepala daerah (JIBI/Harian Jogja/Istimewa)
Program pembangunan harus sudah disusun mulai Januari ini.
Harianjogja.com, JOGJA-Janji politik kedua pasangan calon walikota dan wakil walikota Jogja dipastikan belum bisa direalisasikan dalam dua tahun mendatang, meski Mei tahun ini Kota Jogja sudah memiliki walikota definitif. Sebab, program pembangunan harus sudah disusun mulai Januari ini.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Jogja, Edy Muhammad mengakui penyusunan program pembangunan Pemerintah Kota Jogja tahun ini mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun lalu.
Ia menyebut saat ini dalam proses transisi. Bahkan masa transisi bisa sampai dua tahun, karena walikota definitif baru ditetapkan pada Mei. Sementara walikota definitif baru baru bisa menyusun RPJMD setelah enam bulan pelantikan atau sekitar November, “November anggaran 2018 sudah harus mendapat persetujuan bersama [Dewan Perwakilan Rakyat Daerah],” kata Edy, Kamis (12/1).
Menurut Edy, RPJMD sebelumnya masih bisa menjadi pedoman penyusunan program kerja semua organisasi pemerintah daerah Kota Jogja selama masa transisi sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2012 bab 10. Karena itu mulai Januari ini Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.
Meski dalam masa transisi, kata Edy, program kerja yang sesuai dengan visi misi walikota nanti otomaris akan menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan semua satuan organisasi perangkat daerah Kota Jogja.