SOLOPOS.COM - Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabodetabek melakukan teatrikal saat aksi unjuk rasa 'Bela Rakyat' di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (12/1/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Rivan Awal Lingga)
Ratusan mahasiswa masih bertahan di Jl. Merdeka Barat atau sekitar Monas setelah gagal bertemu Presiden Jokowi.
Solopos.com, JAKARTA — Massa mahasiswa dari BEM Seluruh Indonesia (SI) yang melakukan aksi unjuk rasa masih bertahan di Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Massa yang berdemo sejak pukul 14.00 WIB bertahan hingga saat ini setelah tuntutan untuk bertemu Presiden tak terpenuhi.
Padahal sesuai aturan, aksi unjuk rasa di muka umum dibatasi hanya sampai pukul 18.00 WIB. Namun hingga pukul 18.45 WIB, massa masih bertahan. Bahkan, massa membakar sejumlah simbol-simbol yang dibawa dalam aksi seperti simbol beban rakyat menghadapi kenaikan harga.
Sebelumnya, polisi sudah bersiap-siap membubarkan massa, termasuk memberikan peringatan berkali-kali agar mereka membubarkan diri. Polisi sudah sempat melakukan upaya pembubaran, namun terhenti setelah perwakilan mahasiswa keluar dari Istana. Sempat terjadi aksi dorong-mendorong antara aparat dan massa, namun dihentikan.
Laporan awak TV One menyebutkan tiga orang perwakilan mahasiswa diterima oleh Deputi Ekonomi dan Politik Istana sore tadi. Dari pertemuan itu, Istana menjanjikan tiga poin, yaitu pemerintah menjamin tak ada kelangkaan BBM, mengupayakan dampak kenaikan harga BBM non subsidi tak menimbulkan kenaikan harga barang, dan kenaikan tarif listrik dilakukan agar subsidi tepat sasaran.
Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol. Dwiyono, bahkan sampai mendekati massa untuk mengimbau agar mereka bubar. Namun, massa tetap bertahan masih ada orasi dari mahasiswa. Mereka mengaku tetap kecewa karena tak ditemui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, ada seorang mahasiswa yang mengumandangkan azan magrib.
Aksi ini merespons kenaikan sejumlah kebijakan penaikan harga, seperti harga BBM non-subsidi, tarif listrik, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) termasuk tarif STNK dan BPKB.