SOLOPOS.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Facebook.com-Ganjar Pranowo)
Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Klaten, Sri Hartini, membuat Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengumpulkan para kepala daerah se-Jateng di Magelang.
Semarangpos.com, SEMARANG — Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat publik di Kebumen dan Bupati Klaten, Sri Hartini, membuat Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, meradang. Tak ingin kejadian serupa terjadi lagi di jajaran pemerintahannya, Ganjar pun mengumpulkan para kepala daerah se-Jateng di Hotel Atria, Magelang, Senin (9/1/2017).
Dalam pertemuan itu, Ganjar menegaskan bahwa kepala daerah mestinya bukan hanya perlu berkomitmen menerapkan good governance, tapi juga clean goverment. Komitmen itu, menurut Gubernur Jateng harus diwujudkan dalam tindakan nyata sehingga menjadi teladan bagi staf dan rakyatnya.
OTT oleh KPK di Kebumen dan Klaten dalam kurun 2016 lalu, menurut Ganjar sangat memalukan. Oleh karena itu, ia pun meminta pada para kepala daerah, saat penggunaan anggaran belum terlalu sibuk, untuk menegaskan komitmen bersama untuk tidak korupsi.
“Dan ternyata dari sikap teman-teman [para kepala daerah] sangat luar biasa. Berani blak-blakan. Butuh keberanian pemimpin untuk tidak hanya sekadar berani nekat, tapi juga memberikan contoh. Saya titip pada bupati dan wali kota segera perbaiki masing-masing, belajar dari pengalaman Kebumen dan pengalaman Klaten,” terang Ganjar seperti dilansir situs resmi Pemprov Jateng, Selasa (10/1/2017).
Mantan anggota DPR itu membeberkan sejumlah kepala daerah menyampaikan usulan yang positif dalam pertemuan itu. Beberapa di antara mereka bahkan berharap pertemuan seperti ini kembali digelar dengan pihak legislatif dan penegak hukum sehingga nantinya konsolidasi dapat dilakukan secara menyeluruh.
Ganjar juga meminta bupati dan wali kota se-Jateng senantiasa menerapkan e-government, baik e-planning, e-budgetting, dan seterusnya. Sistem informasi online tersebut membantu kepala daerah untuk berintegritas saat menerapkan manajemen internal di dalam pemerintahannya.
Ganjar juga berharap whistle blowing system terus dikembangkan sehingga masyarakat bisa turut serta dalam pengawasan pelayanan publik. Untuk itu, dia meminta kepala daerah ekstrahati-hati saat memimpin. Jangan sampai mereka tergoda untuk melakukan tindak pelanggaran, seperti korupsi yang membuatnya bisa dilaporkan oleh anggota staf, bahkan publik.
“Saya ingatkan sudah banyak kabupaten-kota yang sebenarnya diintip. Karena apa? Karena semua orang tidak bisa mengunci mulut juga. Semua orang bisa cerewet. Semua orang bisa cerita keluar. Semua orang bisa ngomong ngomong dan itu bukan tidak didengarkan orang lain. Maka yang dibutuhkan adalah orang berani, orang jujur. Kalau memang ada jual beli, laporkan. Sekarang kita ajak, masyarakat berani. Jadi masyarakat terlibat. Ini mau kita dorong,” jelas Ganjar.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya