Penyidik KPK Novel Baswedan (kedua kiri) menjalani sidang perdana praperadilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/5/2015). Sidang gugatan praperadilan atas penangkapan dan penahanan Novel Baswedan oleh Bareskrim Polri itu ditunda karena tidak hadirnya termohon yakni pihak Bareskrim Polri. (JIBI/Solopos/Hafidz Mubarak A.) Penyidik KPK Novel Baswedan (kedua kiri) menjalani sidang perdana praperadilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/5/2015). Sidang gugatan praperadilan atas penangkapan dan penahanan Novel Baswedan oleh Bareskrim Polri itu ditunda karena tidak hadirnya termohon yakni pihak Bareskrim Polri. (JIBI/Solopos/Hafidz Mubarak A.)
Rabu, 11 Januari 2017 23:00 WIB Edi Suwiknyo/JIBI/Bisnis Hukum Share :

MK Nyatakan Seponering Jaksa Agung Tak Langgar UUD 1945

MK menyatakan seponering Jaksa Agung tidak melanggar UUD 1945 meski terdapat beberapa catatan.

Solopos.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait kewenangan pengesampingan perkara (seponering) yang dimiliki Jaksa Agung. Namun, MK menilai seponering tidak melanggar UUD 1945.

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan, Pasal 35 huruf C UU Kejaksaan yang mengatur kewenangan seponering inkonstitusional bersyarat. “Bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari institusi yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut,” kata Arief di Jakarta, Rabu (11/1/2016).

Kendati menyatakan pasal tersebut inkonstitusional bersayarat, namun MK mengakui, di negara yang menganut azas oportunitas, pengesampingan perkara demi kepentingan umum tidak mengabaikan hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, karena Indonesia sebagai negara yang menganut azas opurtinistas, seponering tidak bertentangan dengan UU 1945.

“Pengesampingan perkara demi kepentingan umum atau yang dikenal dengan merupakan salah satu tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang terhadap Jaksa Agung,” jelasnya. Baca juga: Susul Novel Baswedan, Pembekuan Kasus AS dan BW Sudah Final.

Dalam putusan itu, MK juga menganggap pengajuan uji materi yang diajukan oleh Irwansyah Siregar dan Dedi Nuryadi, dua orang yang diduga korban penganiayaan Novel Baswedan (penyidik KPK yang sebelumnya bekas Kasat Reskrim Polresta Bengkulu) itu berasalan secara hukum.

Salah satu pertimbangan hakim terkait putusan itu yakni keberadaan frasa bahwa kewenangan seponering merupakan wewenang Jaksa Agung. Frasa itu menurutnya sangat rentan disalahartikan hanya untuk kepentingan pimpinan lembaga Adhyaksa tersebut. Baca juga: Deponering Kasus AS dan BW Hak Prerogatif Jaksa Agung.

Apalagi, jika melihat situasi saat ini, keberadaan saran dari badan terkait sifatnya tidak mengikat, akibatnya kesan yang muncul kemudian adalah kewenangan mengesampingkan perkara itu wewenang penuh Jaksa Agung. Padahal, keluarnya seponering itu harus didasarkan oleh kepentingan umum, yang bisa ditafsirkan untuk kepentingan masyarakat luas.

Karena itu, untuk menghindari konflik kepentingan terhadap kewenangan tersebut, majelis hakim konstitusi menggaris bawahi bahwa frasa yang awalnya hanya memperhatikan pendapat badan terkait, ditekankan supaya wajib memperhatikan saran dan pendapat badan negara lainnya. “Kepentingan umum harus diartikan sebagai kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas,” imbuhnya.

Ada beberapa nama yang mendapat kewenangan istimewa dari Jaksa Agung tersebut. Deretan nama misalnya Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Bibit Samad Riyanto, dan Chandra Hamzah sempat merasakan kewenangan Jaksa Agung itu. Keempatnya merupakan mantan komisioner KPK yang sempat terjerat kasus.

Sementara itu, Yudi Kristiana yang mewakili Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) tak memberikan penjelasan secara detail soal putusan tersebut, hanya saja menurutnya ada poin yang perlu disimak yakni soal kewajiban untuk mendengarkan pendapat dari institusi lainnya.

“Pemaknaan baru dimana tadinya dalam pasal 34, tertulis harus memperhatikan badan-badan kekuasaan menjadi wajib memperhatikan,” ucapnya singkat.

Adapun sejauh ini, belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan Agung (Kejakgung) soal putusan MK itu. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung tak memberikan komentar saat dihubungi melalui pesan singkat dan sambungan telepon.

lowongan kerja
lowongan kerja Mister Burger, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Iklan Baris
  • INNOVA G’2007

    INNOVA G’2007 Euro FulAudio VR Msn Bd Istw AD 132JtNg085100051511…

  • XENIA Li’2007

    XENIA Li’2007 Silver VR AC TP Msn Bd PjkBr Istw 82Jt085100051511…

  • KARIMUN GX’2005

    KARIMUN GX’2005 Htm,M/T,AD-Solo,PjkBr(70),LsgPkai:087735002228…

  • L300 PU’2008

    L300 PU’2008 Hitam,Pjk Gres,AD-Solo(80Jt Saja)Siap Kerja:784148…

  • Lowongan Pengasuh Bayi

    BUKAN PENYALUR,Diutamakn Dr Daerah,Putri Max30th,Pengasuh Bayi Cewek 1Th Lbh&Kbersihan,Wjb TdrDlm DiSolo…

  • Lowongan Sopir,Serabutan &ADM

    PENYALUR VARIASI Mobil Smrg Cr Kryw:Mau Krj,Bs Diprcaya,Sopir:SMA,SIMA 25-35Th,Srbtn:Pria SMA SIM C,2-25Th,Adm…

  • CITY Vtex’2000

    HONDA CITY Vtex’2000 Merah VR AC TP MsnBdy Ist64Jt085100051511…

  • INNOVA G’2007

    INNOVA G’2007 Euro FulAudio VR Msn Bd Istw AD 132JtNg085100051511…

Leave a Reply



sepatu

Kolom

GAGASAN
Plus Minus Siaran Langsung Kasus Ahok

Gagasan Solopos, Senin (19/12/2016),  Algooth Putranto. Pengajar Ilmu Komunikasi, pernah menjadi analis di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Solopos.com, SOLO — Kasus dugaan penistaan agama (blasphemy) di Indonesia bukan hal yang baru. Delik usang ini sama tuanya dengan sejarah eksistensi…