Logo Google (design.google.com) Logo Google (design.google.com)
Selasa, 10 Januari 2017 18:36 WIB Arys Aditya/JIBI/Bisnis Internet Share :

Soal Hoax, Pemerintah Ingin Denda Google & Facebook

Pemerintah berencana menerbitkan regulasi untuk mendenda Google, Facebook, dan media sosial lain yang dianggap mengakomodasi hoax.

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menggodok peraturan untuk menjerat perusahaan platform Internet dan media sosial yang turut menyebarkan berita palsu alias hoax. Jika aturan itu disahkan, pemerintah punya kewenangan mendenda Google, Facebook, dan media sosial lainnya.

Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengungkapkan peraturan tersebut tengah dirumuskan di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenpolhukam). Selain denda, lanjutnya, peraturan tersebut nantinya diyakini akan dapat membendung penyebaran hoax.

“Jadi, satu, regulasi itu bisa memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mendenda platform seperti Google, Facebook dan lainnya kalau mereka mengakomodir hoax. Kedua, perusahaan platform harus mau mencabut hoax, fitnah, dalam waktu 24 jam,” kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/1/2017).

Dia menuturkan, beleid tersebut terinspirasi dari peraturan sejenis yang telah diterapkan di Jerman. Menurut Teten, peraturan itu tidak dimaksudkan untuk merepresi, tapi justru untuk meningkatkan kualitas demokrasi.

“Artinya ada satu komitmen bersma, ada regulasi yang memungkinkan pemerintah memberikan denda, kemudian ada komitmn bersama antara perusahaan platform. Nanti tinggal ditambah literasi kepada netizen supaya mereka bisa menggunakan medsos sebagai sarana yang positif,” paparnya. Baca juga: Pemerintah Ancam Blokir Adsense Facebook & Twitter.

Bukan kali ini saja pemerintah berencana menertibkan platform-platform media sosial tersebut. Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengancam akan memblokir adsense seluruh layanan over the top (OTT) yang menolak bekerja sama dengan pemerintah dalam mengantisipasi peredaran hoax.

Dirjen Aptika Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangerapan, mengemukakan pemerintah akan mengajak seluruh pemain OTT bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka menangkal berita palsu yang beredar di media sosial. Baca juga: Zuckerberg Umumkan “Pembersihan” Hoax di Facebook.

“Saya akan memanggil mereka, pokoknya kalau mereka menolak bekerja sama, kami tidak main-main. Akan kami blokir adsense mereka agar tidak bisa mengambil iklan lagi di sini [Indonesia],” tuturnya kepada Bisnis/JIBI seusai acara Deklarasi Anti-Hoax di Indonesia, Minggu (8/1/2016).

lowongan kerja
lowongan kerja Bombay Gordyn, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Iklan Baris
  • Lowongan Sopir,Serabutan &ADM

    PENYALUR VARIASI Mobil Smrg Cr Kryw:Mau Krj,Bs Diprcaya,Sopir:SMA,SIMA 25-35Th,Srbtn:Pria SMA SIM C,2-25Th,Adm…

  • INNOVA G’2007

    INNOVA G’2007 Euro FulAudio VR Msn Bd Istw AD 132JtNg085100051511…

  • CITY Vtex’2000

    HONDA CITY Vtex’2000 Merah VR AC TP MsnBdy Ist64Jt085100051511…

  • L300 PU’2008

    L300 PU’2008 Hitam,Pjk Gres,AD-Solo(80Jt Saja)Siap Kerja:784148…

  • Lowongan Pengasuh Bayi

    BUKAN PENYALUR,Diutamakn Dr Daerah,Putri Max30th,Pengasuh Bayi Cewek 1Th Lbh&Kbersihan,Wjb TdrDlm DiSolo…

  • XENIA Li’2007

    XENIA Li’2007 Silver VR AC TP Msn Bd PjkBr Istw 82Jt085100051511…

  • KARIMUN GX’2005

    KARIMUN GX’2005 Htm,M/T,AD-Solo,PjkBr(70),LsgPkai:087735002228…

  • INNOVA G’2007

    INNOVA G’2007 Euro FulAudio VR Msn Bd Istw AD 132JtNg085100051511…

Leave a Reply



batik-print-bunga-merah-kai-072-s-0022-110rb-240m

Kolom

GAGASAN
Plus Minus Siaran Langsung Kasus Ahok

Gagasan Solopos, Senin (19/12/2016),  Algooth Putranto. Pengajar Ilmu Komunikasi, pernah menjadi analis di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Solopos.com, SOLO — Kasus dugaan penistaan agama (blasphemy) di Indonesia bukan hal yang baru. Delik usang ini sama tuanya dengan sejarah eksistensi…