SOLOPOS.COM - Ilustrasi kartu BPJS Kesehatan. (JIBI/Solopos/Dok.)
Ribuan warga miskin Sragen mendapatkan bantuan untuk membayar iuran BPJS.
Solopos.com, SRAGEN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen mengalokasikan anggaran Rp4,14 miliar pada APBD 2017 untuk integrasi program Jaminan Kesehataan Daerah (Jamkesda) ke program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pemkab menargetkan 15.000 jiwa warga miskin (gakin) akan mendapatkan fasilitas kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 2017 dengan premi ditanggung APBD Sragen.
Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sragen dan BPJS sudah memverifikasi data warga miskin yang dikeluarkan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) sebanyak 20.000 jiwa warga miskin. Berdasarkan hasil verifikasi data tersebut, DKK dan BPJS mengidentifikasi 9.000 jiwa masuk kategori miskin.
Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sragen dan BPJS sudah memverifikasi data warga miskin yang dikeluarkan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) sebanyak 20.000 jiwa warga miskin. Berdasarkan hasil verifikasi data tersebut, DKK dan BPJS mengidentifikasi 9.000 jiwa masuk kategori miskin.
Pelaksana Tugas Kepala DKK Sragen, Hargiyanto, didampingi Kabid Kesehatan Masyarakat, Fanny Fandani, saat ditemui wartawan, Senin (9/1/2017), menyampaikan program integrasi program jamkesda ke JKN di Sragen dimulai pada awal 2017.
Hargiyanto menjelaskan DKK menargetkan ada 15.000 jiwa warga miskin yang mendapat fasilitas kartu BPJS dengan premi ditanggung APBD Sragen. Dia mengatakan premi mereka senilai Rp23.000/bulan sehingga total dana penerima bantuan iuran (PBI) yang ditanggung APBD Sragen senilai Rp4,14 miliar.
Dia menjelaskan sebenarnya alokasi anggaran untuk Jamkesda pada 2017 senilai Rp7 miliar. Alokasi anggaran tersebut sudah termasuk pembiayaan program Sarase Warga Sukowati (Saraswati) pada senilai Rp2,86 miliar.
Alokasi dana tersebut meningkat bila dibandingkan alokasi di APBD 2016 senilai Rp5,75 miliar namun di 2016 belum ada program integrasi Jamkesda ke JKN. Bila pada pelaksanaannya masih kurang, Hargiyanto siap mengajukan tambahan anggaran pada APBD Perubahan 2017.
Sebagai tindak lanjutnya, Hargiyanto berencana mengumpulkan para camat untuk sosialisasi program integrasi Jamkesda ke JKN dan pembagian kartu BPJS kepada warga miskin yang menjadi tanggung jawab Pemkab Sragen.
Dia mengungkapkan ada 352.792 jiwa gakin lainnya yang ditanggung oleh APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah. “Warga miskin yang ditanggung APBD Provinsi Jateng hanya 3.315 jiwa. Warga miskin sisanya ditanggung APBN,” tambahnya.
Berdasarkaan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Sragen, jumlah penduduk Sragen pada 2016 sebanyak 970.096 jiwa. Data jumlah peserta JKN dari jalur umum atau sosial sebanyak 101.248 jiwa. Total peserta JKN di Sragen baik umum maupun warga miskin sebanyak 463.040 jiwa atau 47,73% dari jumlah penduduk Sragen.
“Padahal targetnya pada akhir Desember 2018, 100% warga Sragen wajib ikut serta program JKN,” ujar Hargiyanto yang juga Sekretaris DKK Sragen.