SOLOPOS.COM - Ilustrasi jalan layang (JIBI/Bisnis/Dok)
Infrastruktur Solo, Pemkot dinilai ngawur karena membuat perencanaan flyover yang kurang matang.
Solopos.com, SOLO — Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dinilai ngawur dalam perencanaan pembangunan flyover atau jalan layang Manahan. Hal ini tak lepas dari sederet perencanaan yang tak matang dan tak segera direalisasikan.
Mulai dari alokasi dana, detail engineering design (DED), hingga sosialisasi kepada masyarakat, semuanya belum jelas. Padahal proyek berskala besar ini ditarget rampung Desember 2017.
Semula proyek ini diperkirakan bakal menghabiskan dana Rp30 miliar, tapi kemudian membengkak menjadi Rp52 miliar. Pemkot menganggarkan Rp30 miliar pada APBD 2017 untuk pembangunan jalan layang Manahan. (Baca juga: Kebutuhan Anggaran Pembangunan Flyover Manahan Bengkak Jadi Rp52 Miliar)
Hal ini karena saat itu belum ada kepastian bantuan anggaran dari pemerintah pusat. Namun demikian, belakangan Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, memastikan biaya pembangunan flyover Manahan bakal ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
Padahal alokasi dana Rp30 miliar sudah digedok di APBD 2017 di pos Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Solo. Artinya, dana senilai itu akan mubazir.
Di samping itu, DED yang disusun pemerintah pusat ternyata belum rampung. Ini termasuk desain flyover yang belum juga ditentukan. Salah satunya memastikan awal dan akhiran tanjakan flyover. (Baca juga: Ini 2 Opsi Alternatif Flyover Manahan)
Meski Pemkot kemudian mengambil opsi flyover dibangun dari patung Manahan dan berakhir di persimpangan Jl. Yosodipuro, keputusan ini dinilai terburu-buru. “Ini menunjukkan Pemkot minim perencanaan soal flyover Manahan. Wacana ini sudah digaungkan sejak tujuh tahun lalu, tapi tak ada tindak lanjut konkret seperti kajian mendalam terkait semakin padatnya arus lalu lintas di kawasan itu. Selain itu, pengembalian alokasi dana APBD itu kian menunjukkan betapa tidak akuratnya Pemkot,” papar Wakil Ketua Komisi II DPRD Solo, Supriyanto, saat ditemui wartawan, di Kantor DPRD, Senin (9/1/2017).
Di sisi lain, belum adanya DED yang jelas dan perencanaan yang tak matang membikin masyarakat khawatir. Belum lagi nanti bagaimana Pemkot melakukan sosialisasi terkait proyek besar ini mengingat Manahan termasuk kawasan pendidikan dan lalu lintas padat.
Wakil Ketua DPRD Solo, Umar Hasyim, menambahkan Pemkot seharusnya berkaca pada proyek-proyek serupa yang kurang optimal. Jangan sampai pembangunan flyover tersebut justru menimbulkan masalah baru.
Pemkot juga mesti mempertimbangkan wilayah sekitar sehingga kegiatan masyarakat tidak ada yang dimatikan. “Flyover memang paling tepat untuk mengurai kemacetan di Manahan. Seharusnya pembangunan fisik seperti ini disertai kajian matang terlebih dulu. Jika dananya semua dari pemerintah pusat segera saja dipastikan,” jelasnya.