SOLOPOS.COM - Massa Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jateng mendatangi Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Senin (9/1/2016). (Imam Yuda Saputra/JIBI/Semarangpos.com)
Demo atau unjuk rasa yang dilakukan para petani tembakau se-Jateng, Senin (9/1/2017), gagal menemui Gubernur Ganjar Pramono.
Semarangpos.com, SEMARANG — Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah (Jateng) berencana menurunkan massa lebih banyak lagi saat menggelar demo susulan di depan Kantor Gubernur Jateng, Selasa (17/1/2017) mendatang. Aksi susulan itu digelar karena demo yang digelar di depan Kantor Gubernur Jateng, Senin (9/1/2017), tak diterima Gubernur Jateng Ganjar Pramono.
Dalam demo pertama itu, APTI hanya berkekuatan sekitar 700-an petani tembakau se-Jateng. Karena aksi ratusan orang itu dinilai tak cukup menarik perhatian petinggi Pemprov Jateng, maka pada demo berikutnya mereka siap menurunkan massa hingga 10.000 orang.
“Sebanyak 10.000-an orang yang kami siapkan untuk demo lanjutan itu merupakan para petani dari berbagai daerah di Jateng, seperti Klaten, Wonosobo, Boyolali, Temanggung, dan Demak. Tuntutan kami nanti masih sama seperti hari ini [Senin], yakni menuntut agar UU Pertembakauan segera disahkan dan setop impor tembakau asing,” ujar Ketua APTI Jateng, Wisnu Brata, saat dijumpai Semarangpos.com di sela-sela aksi di depan Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin siang.
Dalam aksi Senin siang, ratusan petani tembakau dari berbagai daerah di Jateng itu mendatangan Kantor Gubernur Jateng dengan menumpang 12 bus dan truk. Mereka berorasi serentak sambil membentangkan sejumlah spanduk dengan diiringi alunan musik tradisional angklung.
Koordinator aksi, Ariyanto Sigit, menyebutkan aksi itu dilatarbelakangi keresahan para petani tembakau Jateng akan masa depannya menyusul belum adanya pembatasan kuota impor tembakau asing.
“Dana cukai tembakau dari para petani yang diserap pemerintah saat ini mencapai Rp170 triliun. Tapi, ironisnya kebijakan pemerintah sangat merugikan petani dalam negeri. Salah satunya tidak adanya pembatasan kuota impor tembakau dari luar negeri,” beber Ariyanto.
Dalam aksi itu, para petani tembakau mendesak untuk berjumpa dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Mereka ingin tuntutan petani tembakau ini disampaikan Gubernur Jateng kepada pemerintah pusat, terutama dalam mempercepat pengesahan UU Pertembakauan.
Namun, keinginan para petani tembakau bertemu Ganjar itu tak terwujud karena politikus dari PDI Perjuangan itu tengah dinas ke luar kota. Demo para petani tembakau ini pun hanya diakomodasi melalui pertemuan dengan pegawai dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jateng, Heru Setiadie, dan perwakilan Dinas Pertanian dan Perkebunan Pemprov Jateng.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya