SOLOPOS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (Kemendagri.go.id)
Mendagri mengingatkan agar kepala daerah transparan dalam anggaran dan mutasi jabatan. Pasalnya, hal itu bisa menjadi sarang korupsi.
Solopos.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan jajaran kepala daerah hingga kepala desa untuk selalu transparan dalam mengambil kebijakan anggaran hingga penempatan jabatan.
“Saya selalu mengingatkan perangkat daerah sampai kepala desa harus transparan baik itu dalam penempatan jabatan, masalah anggaran, harus terbuka,” kata Tjahjo melalui keterangan resmi, Minggu (8/1/2017).
Kemendagri melalui inspektorat jendral memang sudah membangun sinergi dengan pihak penegak hukum termasuk KPK dan BPKP. Agar lebih transparan, dia juga terus mendorong daerah untuk memaksimalkan penggunaan sistem electronic government (e-Gov).
Intinya, kata dia, pengambilan kebijakan mulai dari anggaran, pengadaan barang, dan jasa yang telah transparan kini dikontaminasi oleh modus lain, yakni masalah mutasi jabatan.
Pemerintah pusat, tuturnya, selalu berusaha menciptakan sistem pengawasan untuk daerah. “Pakta integritas sudah semua. Yang saya katakan tadi, sudah teken (pakta integritas) tapi masih ada,” ujar Tjahjo.