Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (Kemendagri.go.id) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (Kemendagri.go.id)
Minggu, 8 Januari 2017 17:00 WIB Arys Aditya/JIBI/Bisnis Peristiwa Share :

Mendagri Ungkap Mutasi Jabatan Jadi Modus Baru Korupsi

Mendagri mengingatkan agar kepala daerah transparan dalam anggaran dan mutasi jabatan. Pasalnya, hal itu bisa menjadi sarang korupsi.

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan jajaran kepala daerah hingga kepala desa untuk selalu transparan dalam mengambil kebijakan anggaran hingga penempatan jabatan.

“Saya selalu mengingatkan perangkat daerah sampai kepala desa harus transparan baik itu dalam penempatan jabatan, masalah anggaran, harus terbuka,” kata Tjahjo melalui keterangan resmi, Minggu (8/1/2017).

Kemendagri melalui inspektorat jendral memang sudah membangun sinergi dengan pihak penegak hukum termasuk KPK dan BPKP. Agar lebih transparan, dia juga terus mendorong daerah untuk memaksimalkan penggunaan sistem electronic government (e-Gov).

Intinya, kata dia, pengambilan kebijakan mulai dari anggaran, pengadaan barang, dan jasa yang telah transparan kini dikontaminasi oleh modus lain, yakni masalah mutasi jabatan.

Pemerintah pusat, tuturnya, selalu berusaha menciptakan sistem pengawasan untuk daerah. “Pakta integritas sudah semua. Yang saya katakan tadi, sudah teken (pakta integritas) tapi masih ada,” ujar Tjahjo.

lowongan pekerjaan
PT. INDUKTURINDO UTAMA, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…