SOLOPOS.COM - Pendapa Pemkab Klaten sudah dipersiapkan untuk pelantikan ratusan pejabat pada Jumat (30/12/2016). (Taufiq Sidik Prakoso/JIBI/Solopos)
Bupati Klaten ditangkap KPK, jadwal pengukuhan pejabat untuk OPD baru Pemkab Klaten hingga akhir pekan ini belum jelas.
Solopos.com, KLATEN — Jadwal pengukuhan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Klaten belum jelas hingga Sabtu (7/1/2017) sore. Meski demikian, beberapa pegawai negeri sipil (PNS) tak berani meninggalkan Klaten hingga pekan mendatang.
Molornya pengukuhan OPD baru Pemkab Klaten merupakan imbas dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Rumah Dinas (Rumdin) Bupati di Jl. Pemuda Klaten, Jumat (30/12/2017) lalu. Dalam OTT itu, KPK menangkap delapan orang termasuk Bupati Klaten Sri Hartini.
Hingga kini, KPK menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan jual beli jabatan. Masing-masing tersangka, Bupati Klaten, Sri Hartini dan Kepala Seksi (Kasi) SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten, Suramlan.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk Wakil Bupati (Wabup) Klaten, Sri Mulyani, sebagai pelaksana tugas (plt) bupati. Surat penetapan itu baru diterima Sri Mulyadi, Kamis (5/1/2017). Pengukuhan OPD Pemkab Klaten dilakukan atas petunjuk Plt. Bupati yang sudah meminta izin ke Kemendagri.
“Hingga hari ini [Sabtu], belum ada tanda-tanda pengukuhan pejabat OPD. Kalau hari ini tidak ada pengukuhan berarti mungkin beberapa hari ke depan. Kalau Minggu [8/1/2017], Pendapa Pemkab Klaten digunakan untuk pelantikan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia [IPHI] Klaten,” kata salah seorang pejabat di Setda Klaten yang enggan disebutkan namanya kepada Solopos.com, Sabtu.
Terpisah, Kepala Bagan (Kabag) Humas Setda Klaten, Wahyudi Martono, mengatakan belum ada informasi terkait pengukuhan pejabat OPD di Klaten, akhir pekan ini. Terlepas dari itu, beberapa pejabat Pemkab Klaten memilih bertahan di Klaten sebelum pengukuhan OPD digelar.
“Melihat hal ini, kemungkinan besar pengukuhan dilangsungkan awal pekan depan. Yang jelas setahu saya, beberapa pejabat di Klaten tidak ada yang berani keluar kota. Itu sudah instruksi dari pimpinan,” katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jaka Sawaldi, mengatakan pengisian OPD di Klaten hanya memungkinkan dilangsungkan pengukuhan. Dengan demikian, di Klaten tidak ada promosi jabatan atau pergeseran jabatan sementara waktu.
“Setelah dikoordinasikan lebih lanjut, yang dilakukan dalam waktu dekat ini hanya pengukuhan. Tidak ada promosi jabatan. Untuk waktunya, silakan menunggu,” kata dia.
Hal senada dijelaskan Wakil Bupati (Wabup) sekaligus Plt. Bupati Klaten, Sri Mulyani. Rencana pengukuhan pejabat OPD terus dikoordinasikan dengan Kemendagri. Semenjak menjabat sebagai Plt. Bupati, Sri Mulyani menjamin tak ada jual beli jabatan.