SOLOPOS.COM - Solopos Hari Ini Sabtu (7/1/2017)
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta RSIS ditutup bila terus diperebutkan.
Solopos.com, SOLO — Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, meminta Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) atau RS Yarsis di Kartasura, Sukoharjo, ditutup lantaran konflik dua yayasan yang tidak berkesudahan.
Pernyataan Gubernur disampaikan di Semarang, Jumat (6/1/2017), setelah terjadi ricuh di RSIS, Kamis (5/1/2017). Kericuhan disebabkan konflik antara dua kelompok yang mengklaim paling berhak mengurus RS Yaris, yakni Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YRSIS) dengan Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS).
”Sebaiknya ditutup saja. Mau bagaimana lagi wong sama-sama enggak mau mengalah. Saling gugat terus. Kalau seperti itu sebaiknya izin operasional dicabut,” ujar Ganjar seusai menghadiri acara HUT ke-60 Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di Wisma Perdamaian, Semarang, Jumat.
Ganjar menganjurkan para pasien yang masih menjalani perawatan di RS Yarsis segera pindah. Ia tidak mau para pasien menjadi korban konflik kedua yayasan yang dinilai tidak berhati nurani itu.
”Sudah pindah saja. Kalau rumah sakitnya enggak mampu melayani, manajemennya juga, pindah. Pakai hati nurani. Masih banyak rumah sakit milik pemerintah, seperti RSUD dr. Moewardi yang siap mengkaver,” tegas Ganjar.
Gubernur Ganjar meminta RSIS ditutup karena konflik YRSIS vs YWRSIS menjadi headline Harian Umum Solopos hari ini, Sabtu (7/1/2017). Harian Umum Solopos hari ini juga mengabarkan jual-beli jabatan di Klaten, mutasi PNS di Solo, dan Polri mengejar target PNBP Rp7,4 triliun.
Simak cuplikan kabar Harian Umum Solopos hari ini, Sabtu:
JUAL-BELI JABATAN : KASN: Tarif Kepala Dinas di Klaten Rp400 Juta
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyatakan praktik jual-beli jabatan di Klaten terjadi masif di berbagai lini jabatan mulai kepala dinas hingga kepala sekolah. Tarif yang dipatok tertinggi adalah Rp400 juta.
Pernyataan itu disampaikan Ketua KASN Sofian Effendi di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (6/1/2017). KASN mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai praktik jual-beli jabatan tersebut. Untuk kepala dinas tarifnya Rp80 juta-Rp400 juta (selengkapnya lihat grafis).
Ada juga tarif bila PNS tidak ingin kena mutasi. Jabatan lain yang ada tarifnya di antaranya kepala UPTD, TU puskesmas, TU SD dan SMP, hingga kepala sekolah. ”Bayangkan kalau kepala sekolah saja nyogok,ini merusak moral,” kata Sofian.
Informasi tentang jual-beli jabatan di Klaten itu diperoleh KASN sebelum Bupati Klaten Sri Hartini ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (30/12/2016), karena diduga menerima suap jual-beli jabatan. KASN belum mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati terkait mutasi terhadap 803 PNS di Klaten.
”Kami menggunakan masukan informasi dari daerah. Kami belum memberikan rekomendasi [pelantikan] karena ngecek kebenaran [jual-beli jabatan], tapi KPK sudah turun. Ke depan, kami mau kerja sama lebih erat sehingga bisa bersinergi,” ujarnya.
Simak selengkapnya: epaper.solopos.com/
MUTASI PNS : Siswa Sedih Ditinggal, Guru Resah soal Sertifikasi
Mutasi sekitar 500 guru SD dan SMP di Kota Solo secara serentak membuat kaget siswa dan guru. Waktu menunjukkan sekitar pukul 09.30 WIB, saat memasuki halaman SMP Negeri (SMPN) 25 Solo, Jumat (6/1/2017).
Suasana di sekolah itu tampak ramai. Sejumlah siswa sedang bermain basket di lapangan sekolah tersebut. Sementara beberapa siswa lainnya berkumpul di depan kelas dengan berbagai aktivitas mereka. Di beberapa kelas tidak ada kegiatan belajar mengajar (KBM).
Menurut salah seorang siswa Kelas IX-H SMPN 25 Solo, Levia Madana, hari itu memang tidak ada KBM. ”Tadi [Jumat] pagi cuma jalan sehat bersama-sama guru dan siswa. Mungkin karena beberapa guru juga sedang persiapan untuk pindah tugas ke sekolah lain mulai Senin [9/1/2017],” tutur Levia, Jumat.
Awal Januari ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo memutasi sekitar 500 guru pegawai negeri sipil (PNS) di SMP dan SD. Menurut Levia, mutasi guru di SMPN 25 menjadi perbincangan hangat di lingkungan sekolah itu dalam sepekan terakhir ini. ”Iya ada 22 guru SMPN 25 yang akan pindah ke sekolah lain mulai pekan depan. Paling banyak dibandingkan sekolah lainnya,” ungkap Levia.
Simak selengkapnya: epaper.solopos.com/
PENDAPATAN NEGARA : Ketika Polri Mengejar Target Rp7,4 Triliun
Kenaikan tarif pengurusan seperti STNK, BPKB, SIM, dan SKCK mengacu kepada PP No. 60/2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Polri yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Besaran kenaikan biaya kepengurusan surat-surat kendaraan ini naik dua sampai tiga kali lipat. Misalnya, penerbitan STNK roda dua maupun roda tiga, pada peraturan lama Rp50.000 menjadi Rp100.000. Untuk kendaraan roda empat dari Rp75.000 menjadi Rp200.000.
Dalam APBN 2017, PNBP dari Polri ditarget Rp7,4 triliun atau naik sekitar Rp2,1 triliun dibandingkan realisasi 2016 yaitu Rp5,3 triliun. Kemenkeu memastikan PNBP dari Polri itu akan dikembalikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
”Kenapa untuk peningkatan pelayanan sebab PNBP yang menjadi pemasukan dari Polri ini 92% dikembalikan untuk digunakan kembali untuk pelayanan dari PNBP terkait,” kata Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani.
Simak selengkapnya: epaper.solopos.com/