SOLOPOS.COM - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo)
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, baru saja diganjar Anugerah Bintang Veteran dari Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).
Semarangpos.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, menerima Anugerah Bintang Legiun Veteran Indonesia dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Penghargaan ini diberikan kepada Ganjar oleh Wakil Ketua Umum DPP LVRI, Letjen (Purn) TNI Sukarto saat acara Penganugerahan Bintang Veteran di HUT ke-60 LVRI di Wisma Perdamaian, Semarang, Jumat (6/1/12017).
Sukarto mengatakan anugerah itu diberikan kepada Ganjar karena dinilai memberikan perhatian yang luar biasa kepada LVRI. Tidak hanya perhatian dalam bentuk bantuan sosial, tapi juga dalam mewariskan nilai-nilai juang 1945.
Menerima Anugerah Bintang Legiun Veteran itu, Ganjar justru galau. Orang nomor satu dalam jajaran Pemprov Jateng itu merasa tidak pantas mendapat penghargaan dari LVRI yang merupakan para pejuang yang berjasa besar bagi Indonesia.
“Saya merasa tidak pantas menerima penghargaan ini. Tapi, mau menolak juga takut. Saya terima saja, tapi juga dengan degdegan. Tapi, saya jadi lega setelah mendengar SK [surat keputusan] pemberian penghargaan yang menyatakan jika ada kekeliruan penghargaan ini bisa dicabut,” ujar Ganjar dalam sambutannya saat menerima penghargaan dari LVRI itu.
Ganjar merasa belum pantas menerima penghargaan itu karena belum bisa mengemban amanat rakyat sebagai Gubernur Jateng. Terlebih lagi, beberapa kali para pejabat di bawah kepemimpinannya yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terakhir adalah Bupati Klaten, Sri Hartini, yang diciduk KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT), Jumat (30/12/2016).
“Saya beberapa bulan terakhir ini lagi bersedih. Bersedih pada banyak hal. Yang pertama saya seperti di-kamplengi di depan umum karena para pemimpin, atau barangkali saya sendiri tidak sanggup melaksanakan amanah rakyat yang sudah diperjuangkan Bapak/Ibu. Apa yang terjadi? Kasus OTT di Kebumen mencoreng muka kita, menusuk batin kita, mencederai hati rakyat di luar sana,” jelas Ganjar.
Belum selesai kasus Kebumen, sambung Ganjar, Bupati Klaten terkena OTT. Padahal, para pejabat di Jateng yang dilantik selalu melakukan penandatanganan pakta integritas. Para bupati-wali kota juga mengikuti traning of trainer di KPK. Bahkan KPK sering diundang ke Jateng untuk memberikan pelatihan mengenai integritas.
“Saat ditanya wartawan mengenai komentar saya terhadap Bupati Klaten yang di OTT, saya seperti disambar petir. Komentar saya pertama, kita sudah menandatangani pakta integritas. Kita sudah undang KPK berkali-kali ke Jateng sampai jadi percontohan nasional. Lalu yang kita teken ini apa? Maaf kalau saya tidak bisa santun dalam berucap. Saya hanya bertanya, kawan-kawan itu komit atau komat-kamit. Itu perusak bangsa dan negara,” ungkap mantan anggota DPR ini.
Upaya melakukan revolusi mental, membentuk tim sapu bersih pungutan liar, kata dia, tidak akan bisa terlaksana tanpa komitmen penuh dari para pejabat negara. Melihat kondisi sekarang, cerita perjuangan meraih kemerdekaan yang luar biasa, seperti dikencingi generasi penerus. Semua bicara hanya sekadar mengejar materi.
“Saya hari ini sedih bercampur gembira. Sedih karena kasus-kasus yang terjadi. Gembira karena senior-senior saya memberikan semangat yang luar biasa. Bapak-Ibu tidak hanya memberi saya senjata berupa mortir, tapi nuklir untuk menggerakkan, mendidihkan lagi semangat,” ujar gubernur.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya