SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Bisnis/Dok)
APBD 2017 Gunungkidul untuk kunjungan kerja mencapai Rp23,2 miliar
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Tahun ini DPRD Gunungkidul akan menghabiskan anggaran perjalanan dinas atau kunjungan kerja (kunker) senilai Rp23,2 miliar. Anggaran kunker bernilai puluhan miliar itu dianggap tak pantas bagi daerah yang masih menyandang predikat daerah termiskin di DIY.
Perjalanan dinas yang menelan anggaran puluhan miliar itu menuai kritikan. Deputi Pengelolaan Pengetahuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pemantauan anggaran Idea Jogja Triwahyuni Suci Wulandari mengatakan, anggaran perjalanan dinas sebesar itu tidak layak dialokasikan bagi daerah sekelas Gunungkidul.
Pasalnya kata dia, daerah ini masih memiliki sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan banyak anggaran. Gunungkidul saat ini masih tercatat sebagai daerah termiskin di DIY. Pada 2015 lalu angka kemiskinan di Gunungkidul versi Badan Pusat Statistik (BPS) masih mencapai 99.277 keluarga.
Persoalan strategis lainnya menyangkut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih menjadi momok bagi Gunungkidul. Data Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Gunungkidul, hingga akhir 2016 terjadi 67 kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak.
Dari jumlah tersebut 36 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual yang melibatkan anak di bawah umur.
Ironisnya kata Triwahyuni, anggaran penanganan kasus kekerasan seperti Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada 2016 hanya Rp200 juta. Itu pun masih dipotong belanja pegawai.
“Padahal kita tahu sendiri, kunker yang dilakukan Dewan itu tidak berdampak langsung pada program dan kebijakan di Gunungkidul. Kunker selama ini dikenal sebagai ajang jalan-jalan anggota Dewan,” kritik Triwahyuni Suci Wulandari, Kamis (5/1/2017).