Soloraya
Kamis, 5 Januari 2017 - 20:15 WIB

BUPATI KLATEN DITANGKAP KPK : Sekda Tegaskan Tak Ada Promosi Jabatan untuk OPD Baru

Redaksi Solopos.com  /  Suharsih  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Pendapa Pemkab Klaten sudah dipersiapkan untuk pelantikan ratusan pejabat pada Jumat (30/12/2016). (Taufiq Sidik Prakoso/JIBI/Solopos)

Bupati Klaten ditangkap KPK, Sekda menegaskan tak ada promosi dalam pengisian jabatan OPD baru.

Solopos.com, KLATEN — Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jaka Sawaldi, mengatakan tidak ada mutasi dan promosi jabatan dalam pengisian organisasi perangkat daerah (OPD) baru di Pemkab Klaten.

Advertisement

Hanya akan ada pengukuhan pejabat OPD baru yang jadwalnya masih dibahas lebih lanjut. Tanpa adanya mutasi dan promosi jabatan, beberapa perangkat daerah kemungkinan akan diisi Plt. (Baca juga: Kemendagri Tunjuk Wabup Sri Mulyani Jadi Plt. Bupati Klaten)

“Yang ada ke depan hanya pengukuhan pejabat. Artinya, tidak ada pejabat yang promosi. Kami baru membahas sampai di sana [hanya pengukuhan]. Untuk waktunya, masih kami bahas lagi. Semoga dalam waktu secepatnya,” kata dia kepada wartawan, Kamis (5/1/2017).

Sebagaimana diinformasikan, pelantikan dan pengukuhan pejabat OPD baru Pemkab Klaten yang sedianya digelar Jumat (30/12/2016) malam batal karena Bupati Sri Hartini ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Rumah Dinas Bupati Klaten, Jumat pagi.

Advertisement

Sri Hartini diduga melakukan praktik jual beli jabatan. Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang senilai Rp2 miliar.

Disinggung tentang sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah telanjur menyetor uang ke Bupati Klaten agar dapat promosi sebelum OTT KPK, Jaka Sawaldi mengaku tak tahu-menahu. “Bagi saya, kalau ada yang nggunakke koyo ngono, kuwi jenenge wong bodho [menggunakan cara seperti itu, itu namanya bodoh]. Tak perlu macam-macam [kalau ingin promosi jabatan],” katanya.

Jaka Sawaldi mengatakan sejumlah PNS Pemkab Klaten sudah diperiksa tim penyidik KPK terkait kasus dugaan jual beli jabatan. “Saya tak hafal jumlah PNS yang diperiksa KPK, yang jelas memang ada pemeriksaan bergelombang. Surat pemeriksaan langsung ditujukan kepada yang bersangkutan. Untuk saya dan wabup sampai sekarang belum diperiksa terkait hal itu,” katanya.

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif