SOLOPOS.COM - Warga Desa Hadiluwih, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, berunjuk rasa di depan balai desa setempat, Rabu (4/1/2017). (Moh. Khodiq Duhri/JIBI/Solopos)
Korupsi Sragen, kalangan ketua RT di Hadiluwih mengungkapkan dana operasional RT disunat.
Solopos.com, SRAGEN — Kalangan Ketua RT di Desa Hadiluwih, Kecamatan Sumberlawang, Sragen, dibuat resah dengan praktik pemotongan dana operasional yang diterima tiga bulan sekali.
Ketua RT 026, Hartono, mengatakan terdapat 26 RT di Desa Hadiluweh yang berhak menerima dana operasional senilai Rp750.000/triwulan. Akan tetapi, sejak triwulan pertama hingga ketiga, masing-masing RT hanya mendapat dana operasional Rp650.000 setelah dipotong Rp100.000. (Baca juga: Tuding Kades Korupsi, Warga Desa Hadiluwih Berunjuk Rasa)
Hartono mengaku tidak tahu alasan di balik pemotongan dana operasional RT itu. Padahal, potongan senilai Rp100.000 itu sangat besar manfaatnya bagi warga sekitar.
“Sebagai ketua RT, kami ini kerap dijadikan tempat rujukan warga apabila ada masalah. Setiap permasalahan biasanya diselesaikan dengan musyawarah. Dana operasional itu penting bagi RT. Kok ya tega amat masih dipotong,” ujar Hartono.
Hal senada juga disampaikan Ketua RT 005 Kuswandi. Selain dipotong Rp100.000/triwulan, dana operasional RT untuk triwulan keempat hingga kini belum cair. Dia mengaku tidak tahu penyebab belum cairnya dana operasional RT triwulan keempat tersebut. (Baca juga: Terima Laporan, Polisi Siap Usut Dugaan Korupsi Kades Hadiluwih)
Selain dana operasional RT, dana operasional untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) triwulan keempat juga belum cair. “Kalau dikalikan 26 RT dana operasional itu cukup besar. Belum lagi ditambah dana operasional BPD. Sekarang sudah tutup tahun anggaran, mengapa sampai sekarang belum juga cair,” ujar Kuswandi.
Menanggapi hal itu, Kepala Desa Hadiluwih, Wiranto, membenarkan adanya pemotongan dana operasional RT. Dia berdalih pemotongan dana operasional RT itu untuk kepentingan administrasi.
“Pada prinsipnya saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah saya lakukan. Saya tidak akan lari dari masalah ini,” ucapnya.
Terkait belum cairnya dana operasional RT dan BPD untuk triwulan keempat, kata Wiranto, hal itu tidak hanya terjadi di Desa Hadiluwih. “Seharusnya dana itu memang keluar di akhir 2016 supaya tidak menjadi silpa [sisa lebih penggunaan anggaran]. Kami sudah berupaya mencairkannya pada akhir 2016, namun tidak bisa sehingga dana itu sudah menjadi silpa. Oleh sebab itu, dana itu akan cair pada akhir 2017 nanti,” papar Wiranto.