SOLOPOS.COM - Ilustrasi kegiatan siswa SMA (JIBI/Harian Jogja/Antara)
BOP DIY mengalami perubahan karena ada pengalihan wewenang pengelolaan
Harianjogja.com, JOGJA — Pengalihan wewenang pengelolaan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi berdampak pada menurunnya jatah anggaran untuk Biaya Operasional Pendidikan (BOP) bagi pelajar di Kota Jogja. Jika sebelumnya Pemkot Jogja memberikan Rp2,28 juta per siswa, namun Pemda DIY hanya menganggarkannya Rp1 juta per siswa. Kepala Sekolah pun harus memutar otak dengan mengurangi rencana pengadaan fisik untuk dialihkan ke program kegiatan siswa.
Kepala Disdikpora DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, khusus SMA/SMK di Kota Jogja kemungkinan ada penurunan anggaran. Oleh karena itu pihaknya meminta kepada setiap SMA/SMK untuk segera menyesuaikan. Akantetapi, pengalihan wewenang tersebut, juga memberikan efek bagi sekolah di kabupaten karena dimungkinkan anggarannya justru meningkat.
“Tentu harus dilakukan penyesuaian APBS, karena pendapatan dari APBD berkurang, yang di kabupaten rata-rata meningkat, itu juga harus menyesuaikan,” jelasnya.
Pemda DIY kemarin melantik 282 PNS yang terdiri atas 147 menjabat sebagai Kepala SMA dan SMK, 115 Kasubag Tata Usaha dan 20 Kepala SLB. Menurut Aji, saat dialihtugaskan ke Pemda DIY, untuk kepala sekolah berstatus sebagai guru dan Kasubag TU sebagai pelaksana sekolah. Namun kemudian diberikan SK Gubernur DIY sesuai jabatannya yaitu Kepala Sekolah dan Kasubag TU. “Januari [2017] ini gajinya sudah dari Pemda DIY,” kata dia.
Pemda DIY kini harus menanggung 6.000 PNS terdiri dari tenaga pendidik dan tata usaha serta 3.000 honorer di seiring dengan alihwewenang tersebut. Tahun 2017 anggaran Disdikpora DIY meningkat dari 600 miliar menjadi Rp1,2 triliun.