SOLOPOS.COM - Ilustrasi petani memanen padi. (JIBI/Solopos/Antara/Dedhez Anggara)
Pertanian Sragen, KTNA Sukodono meminta Pemkab menghentikan program kartu tani.
Solopos.com, SRAGEN — Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sukodono, Ali Sumarlan, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen menunda pemberlakuan kartu tani sebelum ada data petani yang valid.
Desakan Ali itu dipicu banyaknya petani di wilayah Kecamatan Sukodono yang tidak mau mengikuti program kartu tani. Desakan itu mencuat dalam musyawarah KTNA se-Kabupaten Sragen di sebuah rumah makan di Nglorog, Sragen, Sabtu (31/12/2017) lalu. (Baca juga: 1.812 Petani Belum Masuk Daftar Penerima Kartu Tani)
Pada kesempatan itu, KTNA dari perwakilan kecamatan mengevaluasi pelaksanaan KTNA Expo 2016 di Gedung Sasana Manggala Sukowati (SMS) Sragen pada pertengahan Desember 2016 lalu.
Pada kesempatan itu, KTNA dari perwakilan kecamatan mengevaluasi pelaksanaan KTNA Expo 2016 di Gedung Sasana Manggala Sukowati (SMS) Sragen pada pertengahan Desember 2016 lalu.
“Banyak petani di wilayah Kecamatan Sukodono yang tidak mau mendaftarkan diri dalam program kartu tani. Mereka tidak mau mengumpulkan kartu tanda penduduk [KTP] dan seterusnya. Atas dasar itu, program kartu tani kami harap supaya ditunda dulu. Saya sarankan, Pemkab mengecek data dan memvalidasi data petani dulu. Petani yang tidak mau mendaftar ditertibkan secara menyeluruh,” ujarnya saat diwawancarai Solopos.com, Senin (2/1/2017).
Ali meminta Pemkab tidak mengambil sikap terkait program kartu tani sebelum ada validasi data petani. Dia menilai semua pihak belum siap dalam pelaksanaan program kartu tani, seperti penyalur pupuk dan seterusnya. “Lebih baik RDKK [rencana definitif kebutuhan kelompok] masih berjalan seperti biasa,” katanya.
Dia mencatat ada 1.812 petani yang belum masuk data penerima program kartu tani di BRI. Data seribuan petani itu akan disusulkan sebelum Maret.
Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki Plupuh, Tikno Diharjo, juga mempertanyakan jumlah petani penerima program kartu tani di wilayah Desa Krajan, Plupuh. Tikno mencatat jumlah petani di kelompoknya sebanyak 152 orang tetapi yang masuk dalam daftar petani di BRI hanya 66 orang.
“Kalau tidak valid seperti itu apa mau petani demo? Petugas administrasi pencatatan petaninya bagaimana?” tanya dia.
Ketua Kelompok Tani Ngudi Rejeki Saradan, Karangmalang, Sutopo, juga mempertanyakan jumlah petani dalam data program kartu tani. Dia pernah mengusulkan jumlah petani yang masuk RDKK sebanyak 204 orang tetapi data yang keluar dari BRI hanya 160 orang.
“Sebanyak 44 petani lainnya ke mana? Anehnya lagi dalam daftar petani dari BRI itu tidak muncul luasan lahan yang digarap petani,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua KTNA Gilirejo, Sumberlawang, Wahyu Widodo, menyampaikan tidak ada pengecer pupuk di wilayah Gilirejo. Para petani terpaksa mengambil pupuk di wilayah Desa Soka dengan jarak cukup jauh.
Dia khawatir sekarang saja petani di Gilirejo kesulitan mencari pupuk karena jaraknya jauh apalagi bila program kartu tani digulirkan. “Proses untuk mendapatkan pupuk bagi petani lewat program kartu tani itu justru lebih sulit. Kesulitan itu tidak sekadar pada jarak tempuh ke pengecer yang jauh tetapi teknis pembelian pupuknya juga repot. Proses yang berjalan kelompok tani punya modal dulu untuk beli pupuk. Kalau dengan kartu tani pembelian tidak bisa lewat kelompok tetapi harus setiap petani. Kalau lewat kelompok ya kartu taninya harus dikumpulkan semua begitu,” tuturnya.