SOLOPOS.COM - Ilustrasi permukiman kumuh (JIBI/Solopos/Dok)
Sukoharjo masih memiliki kawasan kumuh yang tersebar di enam kecamatan.
Solopos.com, SUKOHARJO — Sukoharjo masih terdapat kawasan kumuh yang tersebar di enam kecamatan yakni Grogol, Kartasura, Mojolaban, Sukoharjo, Baki, dan Gatak. Pemkab berupaya memperbaiki permukiman kumuh lewat program 100-0-100 selama empat tahun mulai 2015-2019.
Kepala Bidang (Kabid) Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sukoharjo, Agus Purwantoro, mengatakan ada beberapa kriteria kawasan permukiman kumuh antara lain tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan yang tak memenuhi syarat. Selain itu, sanitasi lingkungan, saluran drainase, dan pengelolaan sampah yang belum memadai juga menjadi kriteria utama kawasan permukiman kumuh.
“Biasanya kawasan permukiman kumuh di Sukoharjo terdapat di bantaran kali atau sungai. Bisa juga di wilayah berkembang dengan tingkat kepadatan bangunan yang cukup tinggi,” kata dia saat ditemui Solopos.com di kantornya, Kamis (29/12/2016).
Kawasan permukiman kumuh tak dilengkapi sarana penunjang seperti akses jalan lingkungan, saluran drainase, penyediaan air bersih, dan pengelolaan sampah. Kualitas bangunan juga belum memenuhi syarat sehingga masuk kategori rumah tak layak huni (RTLH).
Agus mencontohkan kondisi permukiman penduduk di bantaran Sungai Bengawan Solo di Mojolaban atau kali-kali yang melintasi wilayah Grogol. Jarak antarrumah saling berdekatan dengan kualitas bangunan yang belum layak.
“Warga yang berdomisili di kawasan permukiman kumuh sangat rentan tertular penyakit. Kondisi bangunan rumah yang belum layak otomatis bakal mengganggu kesehatan manusia,” ujar dia.
Pemkab Sukoharjo berupaya mengatasi permukiman kumuh melalui program 100-0-100 selama empat tahun mulai 2015-2019. Program ini terdiri atas tiga komponen utama yakni 100 persen akses layanan air minum, 0 persen wilayah kumuh di setiap daerah, serta 100 persen penyediaan sanitasi lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Pada 2015, ada 30 desa/kelurahan di Kabupaten Jamu yang telah melaksanakan program tersebut. “Targetnya ada 20 desa/kelurahan yang melaksanakan program itu setiap tahun sehingga seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Jamu menuntaskan program 100-0-100 pada 2019 mendatang,” papar dia.
Agus menambahkan pelaksanaan program 100-0-100 melibatkan lintas sektoral seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sukoharjo, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sukoharjo, serta PDAM Tirta Makmur Sukoharjo.
Sementara itu, seorang warga Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Waluyo, mengatakan sasaran program 100-0-100 adalah warga miskin yang berdomisili di permukiman penduduk yang tidak ditopang sarana dan fasilitas memadai. Program 100-0-100 bakal berimplikasi mengurangi angka kemiskinan di Sukoharjo. Waluyo berharap program itu benar-benar dirasakan warga miskin.