Wisata Gunungkidul berupa Gua Pindul belum menunjukkan peningkatan jumlah pengunjung pada H+1 Lebaran 2016. (Mayang Nova Lestari/JIBI/Harian Jogja) Wisata Gunungkidul berupa Gua Pindul belum menunjukkan peningkatan jumlah pengunjung pada H+1 Lebaran 2016. (Mayang Nova Lestari/JIBI/Harian Jogja)
Jumat, 30 Desember 2016 06:40 WIB David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja Gunung Kidul Share :

PENGELOLAAN WISATA GUNUNGKIDUL
Dewan Tagih Janji Wacana Pihak Ketiga

Janji untuk membahas rencana pihak ketiga sudah ada sejak pengesahan APBD Perubahan 2016, namun belum terealisasi

Solopos.com, GUNUNGKIDUL– Kalangan DPRD Gunungkidul hingga kini masih menunggu janji Pemerintah Kabupaten tentang wacana memihakketigakan rertibusi wisata. Sebab janji untuk membahas rencana pihak ketiga sudah ada sejak pengesahan APBD Perubahan 2016, namun hingga saat ini belum belum ada realisasinya.

Sekretaris Fraksi Handayani DPRD Gunungkidul Anton Supriyadi mengakui, memasuki akhir 2016, pihaknya belum mendapatkan laporan perkembangan tentang upaya pengkajian pihak ketiga retribusi wisata yang dijanjikan pemkab. Padahal, kata dia, janji ini sudah terlontar sejak disahkannya APBD Perubahan 2016 pada November lalu.

“Kita masih tunggu. Semestinya hal itu mudah dilakukan sehingga upaya menekan kebocoran retribusi bisa diatasi,” katanya kepada wartawan, Kamis (29/12/2016).

Namun demikian, sambung Anton, hingga memasuki akhir Desember, upaya tersebut belum ada realisasi. Dia pun merasa heran dengan sikap tersebut. Pasalnya di hadapan dewan, pemkab telah menyetujui upayaya tersebut dengan nilai pendapatan asli daerah (PAD) bisa terdongkrak menjadi Rp30 miliar per tahun. “Masih kita dalami ada apa ini,” katanya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Fraksi Gerindra Purwanto. Menurut dia, Di awal tahun, pihaknya akan tetap mengejar janji pemkab sehingga tidak ada kesan hanya diberikan angin surga dalam wacana ini. Menurutnya, apabila tidak ada upaya mengejar draft itu, maka upaya mendongkrak PAD yang signifikan tidak akan pernah terealisasi. “Kita akan terus upayakan. Apalagi dengan pihak ketiga, pemerintah akan banyak diuntungkan. Selain mendapatkan PAD yang lebih besar, pemkab juga tidak akan direpotkan lagi dengan masalah ticketing hingga pembayaran upah untuk petugas jaga,” kata Ketua Komisi C DPRD ini.

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Elite Oligarki dalam Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/12/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Dari manakah asal elite politik Indonesia pascareformasi ini? Sejak awal masa reformasi elite…