SOLOPOS.COM - Ruang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (30/12/2016). (Taufiq Sidik Prakoso/JIBI/Solopos)
KPK menyegel sejumlah ruangan di kantor Setda Klaten.
Solopos.com, KLATEN — Sejumlah ruangan di Setda Klaten disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (30/12/2016). Ruangan itu meliputi ruang kerja Bupati, Sekda, Kepala BKD, serta Bidang Mutasi BKD.
Berdasarkan pantauan, petugas KPK keluar dari gedung B Setda Klaten sekitar pukul 12.30 WIB. Dalam ruang tersebut terdapat ruang kerja bupati dan sekda yang disegel. Sementara, ruang kepala BKD serta bidang mutasi yang disegel berada di gedung C Setda Klaten.
Terkait penyegelan tersebut sejumlah pegawai di gedung B tak tahu menahu terkait proses penyegelan. Begitu pula pegawai di gedung C Setda. “Saya tidak tahu. Saya sedang Jumatan saat kembali sudah seperti itu [disegel],” kata Sekretaris BKD Klaten, M. Nurrosyid, di ruang kerjanya, Jumat.
Diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat di Klaten. Kabarnya, salah satu yang ditangkap adalah Bupati Klaten Sri Hartini.
Penangkapan ini dibenarkan Ketua KPK Agus Rahardjo melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat pagi WIB. “Benar salah satunya [Bupati Klaten],” kata Ketua KPK Agus Rahardjo melalui pesan singkat di Jakarta, seperti diwartakan Kantor Berita Antara, Jumat.
Namun Agus belum menjelaskan siapa saja pihak lain yang diamankan dan kasus apa yang melilit mantan Wakil Bupati Klaten itu. (baca: Bupati Klaten Ditangkap KPK)
Sementara itu, sejumlah pekerja masih melakukan penyelesaian persiapan terkait pelantikan dan pembacaan sumpah janji pejabat struktural di Pendapa Pemkab Klaten, Jumat siang. Rencananya, ada sekitar 850 pejabat yang dilantik pada Jumat malam.
Pendapa Pemkab Klaten dipersiapkan untuk pelantikan ratusan PNS pada Jumat (30/12/2016) malam. (Taufiq Sidik Prakoso/JIBI/Solopos)
Terkait pelantikan dan pembacaan sumpah janji tersebut, Nurrosyid mengatakan belum mengetahui secara pasti apakah tetap digelar atau batal. Ia mengatakan bisa jadi pelantikan tetap berlangsung dipimpin oleh Wakil Bupati.
“Untuk kepastiannya saya tidak bisa berkomentar. Sampai saat ini belum ada kepastian,” kata dia.
