Penyerahaan secara simbolis tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) jenis Bright Gas 5,5 kilogram (kg) saat deklarasi pengunaan LPG Brigth Gas 5,5 kg oleh Pegawai Negeri Sipil seluruh Kabupaten Bantul, di Halaman Kantor Dinas Perindustrian, Pergadangan, dan Koperasi (Disperindakop) Kabupaten Bantul, Kamis (29/12/2016). (Irwan A. Syambudi/JIBI/Harian Jogja) Penyerahaan secara simbolis tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) jenis Bright Gas 5,5 kilogram (kg) saat deklarasi pengunaan LPG Brigth Gas 5,5 kg oleh Pegawai Negeri Sipil seluruh Kabupaten Bantul, di Halaman Kantor Dinas Perindustrian, Pergadangan, dan Koperasi (Disperindakop) Kabupaten Bantul, Kamis (29/12/2016). (Irwan A. Syambudi/JIBI/Harian Jogja)
Jumat, 30 Desember 2016 15:20 WIB Irwan A. Syambudi/JIBI/Harian Jogja Bantul Share :

KONSUMSI GAS BANTUL
PNS Diminta Tak Pakai Gas Bersubsidi

Konsumsi gas Bantul dikendalikan melalui surat edaran

Solopos.com, BANTUL—Bupati Bantul mengeluarkan surat edaran yang berisi imbauan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) jenis Bright Gas 5,5 kilogram (kg) untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bantul. Hal itu guna mengurangi pengunaan LPG 3 kg bersubsidi yang hanya diperuntukan bagi keluarga miskin dan usaha mikro kecil menengah (umkm).

Dalam surat edaran tersebut Bupati Bantul, Suharsono mengimbau kepada seluruh jajaran PNS Bantul untuk tidak menggunakan LPG 3 kg yang bersubsidi. Kemudian bagi yang masih menggunkan LPG 3 kg agar segera beralih ke LPG Bright Gas 5,5 kg yang tidak bersubsidi.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindakop) Kabupaten Bantul kemudian melakukan tindak lanjut terhadap surat edaran tersebut. Hal itu dengan melakukan deklarasi pengunaan LPG Bright Gas 5,5 kg oleh sejumlah PNS di halaman kantor Disperindakop pada Kamis (29/12/2016).

“Tujuan deklarasi ini agar PNS tidak menggunakan LPG 3 kg, karena setiap tahun subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara [APBN] untuk LPG semakin dikurangi,” ujar Kepala Disperindakop Kabupaten Bantul, Sulistyanta.

Dengan subsidi yang semakin dikurangi setiap tahunya itu, maka diharapkan pengguna LPG 3 kg dapat tepat sasaran, yakni pada keluarga miskin dan umkm. Pasalnya dia menyebut pasokan LPG 3 kg ke Bantul hanya 22.800 per hari.

Sedangkan tercatat ada 32.000 keluarga miskin dan 30.000 umkm di Bantul. Belum lagi kata dia jika merujuk pada sensus Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru  yang mencatat 140.000 umkm ada di Bantul.

Tidak sebandingnya jumlah pasokan dan jumlah kebutuhan tersebut dinilainya menjadi salah satu pemicu kelangkaan yang kerap terjadi. Sehingga kata dia, selama ini Bantul kerap membutuhkan pasokan tambahan LPG 3 kg. Terutama saat Hari Raya pasokan selalu ditambah sebanyak 10% dari biasanya.

Dengan demikian pihaknya mengimbau kepada semua PNS untuk segera beralih, tidak menggunakan LPG 3 kg bersubsidi. “Disini [Kantor Disperindakop] juga akan menyiapkan LPG Bright Gas 5,5 kg untuk ditukar dengan LPG 3 kg. Tidak perlu bawa tabung, tinggalkan KTP saja nanti akan diantar ke rumah,” ungkapnya.

lowongan kerja
lowongan kerja Grains & Dough restaurant, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

rabu 31 mei

Kolom

GAGASAN
Kasus Klaten Mengingat Pejabat Pengingkar Amanat

Gagasan Solopos ini telah terbit di HU Solopos Edisi Rabu (4/1/2017). Buah gagasan Muhammad Milkhan, pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Klaten yang beralamat email di milkopolo@rocketmail.com. Solopos.com, SOLO — Predikat laknat memang pantas disematkan kepada para pejabat yang mengingkari amanat. Para pejabat…