Pendapa Pemkab Klaten sudah dipersiapkan untuk pelantikan ratusan pejabat pada Jumat (30/12/2016). (Taufiq Sidik Prakoso/JIBI/Solopos) Pendapa Pemkab Klaten sudah dipersiapkan untuk pelantikan ratusan pejabat pada Jumat (30/12/2016). (Taufiq Sidik Prakoso/JIBI/Solopos)
Jumat, 30 Desember 2016 17:40 WIB Ponco Suseno/JIBI/Solopos Klaten Share :

Bupati Klaten Ditangkap KPK, Wabup di Luar Kota

Wabup Klaten, Sri Mulyani, berada di luar kota saat Bupati Sri Hartini ditangkap KPK.

Solopos.com, KLATEN — Wakil Bupati Klaten, Sri Mulyani, diketahui berada di luar kota saat Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Klaten menangkap Bupati Klaten, Sri Hartini, di Klaten, Jumat (30/12/2016).

Sri Mulyani seharusnya bisa memimpin pelantikan 850-an pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten yang dijadwalkan Jumat malam. Saat Solopos.com menyambangi rumah Rumah Dinas (Rumdin) Wabup Klaten di Jl. Dewi Sartika, Sri Mulyani tidak ada di tempat.

Namun, kendaraan dinas wabup berpelat nomor AD 5 C terparkir di halaman rumdin tersebut. “Ibu tidak ada di sini. Ibu wabup keluar kota sejak kemarin,” kata salah seorang petugas keamanan (satpam) di rumdin wabup, Jumat.

Sri Mulyani juga tidak menjawab panggilan telepon Solopos.com meski sudah berulang kali dihubungi. Pesan singkat yang dikirim Solopos.com ke nomor ponselnya juga tidak dibalas hingga Jumat sore.

“Ibu memang sudah dari kemarin keluar kota,” kata ajudan Sri Mulyani, Antiq.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jaka Sawaldi, mengaku tidak mengetahui kronologi penangkapan bupati oleh KPK, Jumat pagi. Hingga Jumat siang, Jaka Sawaldi juga belum bisa menelepon Bupati Klaten.

“Saya pagi tadi [kemarin], mewakili bupati mendatangi upacara Satpam di Mapolres Klaten. Setelah itu datang ke kantor. Saya baru tahu kabar ini justru dari teman-teman media,” katanya.

Disinggung tentang kelanjutan rencana pelantikan ratusan pejabat di Pemkab Klaten, Jaka Sawaldi mengatakan bakal merapatkan hal itu dengan beberapa perangkat kerja terkait. “Persiapan pelantikan malam ini [kemarin] sebenarnya sudah 100 persen [pelantikan pejabat dibatalkan],” katanya.

LOWONGAN PEKERJAAN
Bagian Legal, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Elite Oligarki dalam Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/12/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Dari manakah asal elite politik Indonesia pascareformasi ini? Sejak awal masa reformasi elite…