SOLOPOS.COM - Pendapa Pemkab Klaten sudah dipersiapkan untuk pelantikan ratusan pejabat pada Jumat (30/12/2016). (Taufiq Sidik Prakoso/JIBI/Solopos)
Pemkab Klaten akhirnya memutuskan menunda pelantikan pejabat struktural Jumat malam ini.
Solopos.com, KLATEN — Penangkapan Bupati Klaten, Sri Hartini, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berimbas pada rencana pelantikan dan pengambilan sumpah janji ratusan pejabat struktural, Jumat (30/12/2016) malam ini.
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Klaten memutuskan menunda pelantikan itu diundur hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji itu dilakukan seiring berlakunya organisasi perangkat daerah (OPD) baru mulai 2017. (Baca juga: KPK Tangkap Bupati Klaten)
Baperjakat yang diketuai Sekda Klaten, Jaka Sawaldi, beranggotakan Inspektur Inspektorat, Kepala BKD, Asisten Administrasi, serta Kepala Bappeda memutuskan hal tersebut dalam rapat, Jumat sore. “Jadi masalah penangkapan Bupati kami serahkan ke KPK. Kaitannya dengan proses pelantikan, pada prinsipnya pelantikan kami tunda sampai batas waktu yang belum ditentukan,” kata Sekda saat ditemui wartawan di Sekretariat Daerah (Setda) Klaten, Jumat.
Baperjakat yang diketuai Sekda Klaten, Jaka Sawaldi, beranggotakan Inspektur Inspektorat, Kepala BKD, Asisten Administrasi, serta Kepala Bappeda memutuskan hal tersebut dalam rapat, Jumat sore. “Jadi masalah penangkapan Bupati kami serahkan ke KPK. Kaitannya dengan proses pelantikan, pada prinsipnya pelantikan kami tunda sampai batas waktu yang belum ditentukan,” kata Sekda saat ditemui wartawan di Sekretariat Daerah (Setda) Klaten, Jumat.
Batalnya pelantikan dan pengambilan sumpah janji tersebut lantaran surat keputusan (SK) belum diterima oleh Baperjakat. “SK belum kami pegang. Itu menjadi dasar untuk pelantikan,” urai dia.
Jaka mengatakan segera ada penunjukan pelaksana tugas (plt) Bupati setelah Sri Hartini ditangkap KPK. Hal itu agar SK pelantikan pejabat bisa segera ditandatangani.
Pengisian Plt. Bupati itu segera dikoordinasikan dengan Gubernur Jateng mengingat batas waktu pelantikan pejabat OPD baru paling lambat 2 Januari 2017. “Dari Gubernur nanti sounding ke Mendagri. Dari situ, siapa yang ditunjuk menjadi Plt. Bupati. Untuk penunjukan Plt. bukan kewenangan Baperjakat. Kami lakukan semaksimal mungkin. Kami upayakan by telepon, kalau surat menyurat membutuhkan waktu lama,” urai dia.
Kepala BKD Klaten, Sartiyasto, mengatakan sesuai rencana ada 803 pejabat struktural yang dilantik dan diambil sumpah janji. Mereka terdiri atas 20 pejabat eselon II, 156 pejabat eselon III, 577 pejabat eselon IV, serta 50 pejabat eselon V.
“Untuk eselon II itu rencananya pengukuhan. Sementara jabatan eselon II lainnya yang kosong nanti diisi melalui seleksi oleh pansel [panitia seleksi]. Untuk eselon III, IV, dan V rencananya ada yang mutasi dan promosi karena memang ada kekosongan diisi sekaligus,” ungkapnya.
Sartiyasto mengatakan proses menuju pelantikan dan pengambilan sumpah janji sudah dilakukan sejak lama. Mekanisme yang dilalui di antaranya pemetaan pegawai serta usulan masing-masing SKPD terkait posisi jabatan yang harus diisi.
Ia menegaskan penempatan pegawai merupakan kewenangan bupati. “Jadi, Baperjakat itu memberikan masukan dan pertimbangan. Kewenangan tetap berada di Bupati,” urai dia.
Disinggung kepastian rencana pelantikan dan pengambilan sumpah janji digelar Jumat malam, Sartiyasto menuturkan hal itu juga berdasarkan instruksi Bupati. “Kepastian waktu pelantikan dan pengambilan sumpah jani itu dilakukan setelah ada instruksi Bupati sekitar tiga hari yang lalu,” ujar dia.
Berdasarkan pantauan Solopos.com, Pendapa Pemkab Klaten sudah dipersiapkan untuk proses pelantikan. Hal itu terlihat pada backdrop di pendapa yang bertuliskan pengambilan sumpah janji/pelantikan. Kursi-kursi sudah tertata rapi di ruangan tersebut.
Tenda juga sudah terpasang di luar pendapa. Sejumlah pekerja masih melakukan penataan terutama pada lampu ruangan serta di luar Pemkab hingga Jumat sore.