Ilustrasi pupuk bersubsidi (JIBI/Solopos/Dok.) Ilustrasi pupuk bersubsidi (JIBI/Solopos/Dok.)
Kamis, 29 Desember 2016 09:10 WIB Tri Rahayu/JIBI/Solopos Sragen Share :

PERTANIAN SRAGEN
Usulan Kuota Pupuk 2017 Tak Sesuai Kebutuhan Petani

Pertanian Sragen, Pemkab mengusulkan kuota pupuk bersubsidi 113.946 ton.

Solopos.com, SRAGEN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen mengusulkan kuota pupuk bersubsidi 113.946 ton untuk tanaman pangan seluas 142.434 hektare di 20 kecamatan pada 2017. Usulan tersebut meningkat sampai 5.438 ton dibandingkan jumlah kuota pupuk bersubsidi 2016 sebanyak 108.508 ton.

Meski demikian, usulan kuota pupuk bersubsidi itu dinilai belum memenuhi kebutuhan pupuk berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dari kelompok tani sebanyak 118.144 ton. Artinya, selisih usulan kuota dengan kebutuhan masih mencapai 4.198 ton.

Kabid Rumah Pangan Lestari dan Sarana Produksi Dinas Pertanian (Distan) Sragen, Lukman Farid, saat ditemui Solopos.com di kantornya, Rabu (28/12/2016), menyampaikan data-data tentang usulan pupuk bersubsidi tersebut. Dia menjelaskan usulan tersebut meliputi lima jenis pupuk bersubsidi, yakni urea, SP-36, ZA, NPK (phonska), dan organik.

Usulan itu disampaikan ke Gubernur Jateng pada Maret 2016 lalu. Dia berharap pada akhir Desember Gubernur sudah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Kuota Pupuk Bersubsidi di Jateng.

“Kuota pupuk itu yang menentukan pemerintah provinsi. Antara usulan dan realisasi kuota sering kali tidak sama. Biasanya kebutuhan pupuk bersubsidi yang didistribusikan ke petani itu disesuaikan dengan kuota yang diterima. Kalau kuota tidak cukup, petani bisa menambah dengan pupuk nonsubsidi,” ujarnya.

Farid, sapaan akrabnya, menyampaikan biasanya ada dosis yang ditentukan untuk menghitung kebutuhan pupuk. Perhitungan dosis pupuk itu dilakukan Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapeluh) Sragen.

Dia menunjukkan surat permohonan tambahan pupuk bersubsidi yang diajukan ke Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah untuk SP-36 sebanyak 2.000 ton dan NPK sebanyak 3.000 ton. “Namun yang dikabulkan hanya 900 ton NPK. Peraturan Bupati tentang distribusi tambahan NPK itu ada di KP3 [Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida] Kabupaten Sragen,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Bapeluh Sragen, Muh. Djazairi, mengakui Bapeluh yang mengatur dosis pupuk per hektare didasarkan pada tren kebutuhan pupuk per kecamatan. Dia mengatakan kuota pupuk bersubsidi itu sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan setiap tahunnya.

Pada tahun depan, Djazairi memprediksi jatah urea untuk Sragen menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Selama ini, Djazairi lebih memilih usulan dari Distan sebagai pedoman dalam distribusi pupuk karena merupakan usulan resmi Pemkab Sragen. Namun dia juga tetap mengakomodasi usulan petani berdasarkan RDKK.

“Dosis pupuk per kecamatan itu berbeda-beda. Kebutuhan per kecamatan itulah nantinya yang dijadikan dasar alokasi pupuk per kecamatan setelah kuota pupuk turun. Pendekatan itu yang paling pas bukan dibagi rata. Beda kecamatan tren kebutuhan pupuknya berbeda pula,” tambah dia.

lowongan kerja
lowongan kerja Perusahaan distributor Simas & Bimoli, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Iklan Baris
  • INNOVA G’2007

    INNOVA G’2007 Euro FulAudio VR Msn Bd Istw AD 132JtNg085100051511…

  • XENIA Li’2007

    XENIA Li’2007 Silver VR AC TP Msn Bd PjkBr Istw 82Jt085100051511…

  • Lowongan Pengasuh Bayi

    BUKAN PENYALUR,Diutamakn Dr Daerah,Putri Max30th,Pengasuh Bayi Cewek 1Th Lbh&Kbersihan,Wjb TdrDlm DiSolo…

  • INNOVA G’2007

    INNOVA G’2007 Euro FulAudio VR Msn Bd Istw AD 132JtNg085100051511…

  • CITY Vtex’2000

    HONDA CITY Vtex’2000 Merah VR AC TP MsnBdy Ist64Jt085100051511…

  • L300 PU’2008

    L300 PU’2008 Hitam,Pjk Gres,AD-Solo(80Jt Saja)Siap Kerja:784148…

  • Lowongan Sopir,Serabutan &ADM

    PENYALUR VARIASI Mobil Smrg Cr Kryw:Mau Krj,Bs Diprcaya,Sopir:SMA,SIMA 25-35Th,Srbtn:Pria SMA SIM C,2-25Th,Adm…

  • KARIMUN GX’2005

    KARIMUN GX’2005 Htm,M/T,AD-Solo,PjkBr(70),LsgPkai:087735002228…

Leave a Reply



sepatu

Kolom

GAGASAN
Plus Minus Siaran Langsung Kasus Ahok

Gagasan Solopos, Senin (19/12/2016),  Algooth Putranto. Pengajar Ilmu Komunikasi, pernah menjadi analis di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Solopos.com, SOLO — Kasus dugaan penistaan agama (blasphemy) di Indonesia bukan hal yang baru. Delik usang ini sama tuanya dengan sejarah eksistensi…