SOLOPOS.COM - Lengangnya kawasan Flyover Palur saat Lebaran 2015, Jumat (17/7/2015). (Sunaryo Haryo Bayu/JIBI/Solopos)
Infrastruktur Solo, kalangan DPRD menilai adanya dua opsi desain flyover Manahan malah membuat bingung.
Solopos.com, SOLO — Kalangan legislator DPRD Kota Solo menilai adanya dua opsi desain pembangunan flyover (jalan layang) Manahan membuktikan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo belum yakin dengan pembangunan flyover tersebut.
Informasi tersebut justru berpotensi membuat masyarakat, khususnya yang berada di sekitar perlintasan kereta api Manahan, semakin kebingungan dengan kebijakan Pemkot. Anggota Komisi II DPRD Solo, Ginda Ferachtriawan, mengatakan flyover itu memang kebutuhan mendesak.
Tapi wacana itu menjadi tidak produktif karena sampai saat ini masih ada dua opsi bentuk, khususnya awal dan berakhirnya tanjakan flyover. “Ada kesan proyek ini tidak fokus dan Pemkot kurang yakin terhadap flyover yang mau dibangun,” ujarnya saat ditemui Solopos.com di Solo Paragon Mall, Senin (26/12/2016).
Menurut dia, pembangunan flyover akan berdampak kepada banyak pihak seperti kemacetan, kelancaran usaha hingga bisnis perparkiran di beberapa ruas jalan yang terhubung dengan perlintasan KA tersebut. Karena itu, Pemkot seharusnya tak sekadar melihat masalah itu pada bangunan flyover-nya. (Baca juga: Flyover Manahan Dibangun, Pelaku Usaha Minta Sosialisasi Secepatnya)
“Sampai sekarang masyarakat masih bingung. Ini lalu ditambah ada dua opsi. Ya mereka jadi tambah bingung,” kata politikus PDIP tersebut.
Ia khawatir perencanaan yang kurang matang itu akan membuat proyek yang sedianya dikerjakan pada 2017 tak bisa selesai tepat waktu. Menurut dia, ada mekanisme yang seharusnya dijalankan Pemkot dalam upaya merealisasikan kebijakan yang berdampak pada publik.
“Dari aspek anggaran juga belum jelas. Apa benar dalam 2017 bisa selesai? Sementara sekarang masih bicara opsi. Saya berharap dinas terkait lebih berhati-hati mengeluarkan pernyataan karena justru membuat bingung dan galau,” terangnya.
Sekretaris Komisi II DPRD Solo, Supriyanto, mengatakan Pemkot Solo tidak melaksanakan mekanisme proyek secara ideal. Sebelum menentukan bentuk tipe flyover, Pemkot seharusnya melakukan kajian.
“Hasil kajian bisa digunakan untuk menentukan tipe flyover yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan pelaku usaha di sekitar sana,” kata dia saat dihubungi Solopos.com, Senin.
Setelah itu, Pemkot bisa membuat detail engineering design (DED) yang ramah lingkungan. Barulah proyek bisa dieksekusi. “Dari awal saya sudah sampaikan, perencanaan yang dilakukan itu harus berdasar kajian. Jangan sampai membuat wacana yang tak berdasar. Saya sangat berharap flyover Manahan tidak gagal seperti proyek-proyek lain karena ketidaksiapan Pemkot. Kalau sampai gagal, itu sangat tidak efisien dan hanya buang-buang tenaga,” kata politikus Partai Demokrat itu.