SOLOPOS.COM - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) yang kini menjadi Menko Maritim dan Sumber Daya, Luhut Binsar Pandjaitan. (JIBI/Solopos/Antara/Nova Wahyudi)
Menko Maritim Luhut Pandjaitan menegaskan isu serbuan pekerja China ke Indonesia tidak akan pernah terjadi.
Solopos.com, JAKARTA — Sekali lagi, pemerintah membantah adanya jutaan tenaga kerja asing asal China masuk ke Indonesia. Namun, diakuinya ada ribuan tenaga kerja asing China yang bekerja di Indonesia.
Mengenai isu tenaga kerja tersebut, Menko Maritim Luhut Pandjaitan meminta masyarakat untuk tidak termakan isu yang disebarkan di media sosial akhir-akhir ini. Salah satunya adalah isu yang menyebutkan bahwa orang-orang China berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk melakukan infiltrasi.
“Kami tahu apa yang harus kami lakukan, sehingga itu tidak akan pernah terjadi,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Senin (26/12/2016), yang dikutip Solopos.com dari Okezone.
Menko Luhut mengajak semua elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi hal tersebut. Ia meminta pihak gereja untuk berperan aktif dalam mengawasi orang asing yang masuk ke Indonesia. Luhut pun berpesan agar masyarakat lokal bisa lebih berperan dalam bidang pariwisata, disiplin, dan bekerja keras.
Sebelumnya, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny F Sompie menuturkan, saat ini ada 27.000 warga negara asing (WNA) asal China yang berada di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 1.827 di antaranya ilegal. Menurutnya, hingga kini WNA ilegal tersebut tengah dalam proses administrasi dan 126 orang sedang menjalani proses pengadilan.
Ronny mengatakan pemerintah akan memperketat pengawasan untuk mencegah masukknya WNA ilegal. “Kami akan perketat pengawasan terhadap WNA yang datang ke Indonesia, terutama di Bandara,” kata dia dalam Polemik Sindo Trijaya FM di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (24/12/2016).
Dia menuturkan, Ditjen Imigrasi akan berusaha maksimal mencegah datangnya WNA dan tenaga kerja asing ilegal ke Indonesia. Salah satu upayanya adalah melakukan koordinasi dengan kepala daerah. “Upaya penegakan peraturan akan dilakukan dengan koordinasi dengan para kepala daerah juga,” tambahnya.