Ilustrasi.dok
Minggu, 25 Desember 2016 15:40 WIB Rudi Hartono/JIBI/Solopos Wonogiri Share :

KESEHATAN WONOGIRI
RSUD Siapkan Rp750 Juta untuk Pasien Miskin Non-JKN

Kesehatan Wonogiri, RSUD dr. Soedirman Mangun Sumarso menyiapkan anggaran Rp750 juta untuk pasien miskin non-JKN.

Solopos.com, WONOGIRI — Manajemen RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri meningkatkan anggaran untuk biaya perawatan pasien warga miskin nonpeserta jaminan kesehatan nasional (JKN) menjadi Rp750 juta pada 2017. Anggaran tersebut naik Rp300 juta dibanding tahun ini.

Direktur RSUD dr. Soerdiran Mangun Sumarso Wonogiri, Setyarini, saat ditemui Solopos.com di kantornya, Jumat (23/12/2016), menyampaikan anggaran tersebut bersumber dari APBD 2017. Tahun ini anggaran untuk keperluan tersebut hanya Rp450 juta.

Dana itu untuk menyubsidi biaya perawatan pasien warga miskin yang belum menjadi peserta JKN oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, korban bencana, pengamen, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT). Apabila ada surat rekomendasi dari Bupati yang menerangkan pasien bersangkutan sangat miskin, biaya perawatan pasien bersangkutan dapat ditanggung secara penuh.

“Subsidi yang diberikan mencapai 50 persen dari total biaya perawatan. Syaratnya, pasien menyertakan SKTM [surat keterangan tidak mampu],” ucap Setyarini tanpa menjelaskan siapa yang berhak menerbitkan SKTM.

Menurut dia, pemberian subsidi bagi warga miskin tidak boleh berhenti meski anggaran dari APBD belum cair. Apabila kondisi tersebut terjadi, RSUD akan menanggung subsidi terlebih dahulu. Setelah anggaran cair, manajemen akan mengajukan klaim.

“APBD 2017 sudah ditetapkan. Prinsipnya program ini dapat dijalankan setelah pergantian tahun,” imbuh dia.

Saat pembahasan APBD 2017, November lalu, Panitia Khusus (Pansus) DPRD mengusulkan agar anggaran layanan kesehatan bagi warga miskin non-JKN senilai Rp1 miliar. Perinciannya Rp750 juta dari APBD dan Rp250 juta dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD. Pada akhirnya disepakati anggaran Rp750 juta hanya dari APBD.

Pemkab Wonogiri menganggarkan untuk pos ini karena belum semua warga miskin di Wonogiri terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan daerah (jamkesda) penerima bantuan iuran (PBI). Kabid Promosi Kesehatan Pemberdayaan Kemitraan Dinas Kesehatan (Dinkes) Wonogiri, Sri Rudiyaningsih, menginformasikan Pemkab akan membiayai jaminan kesehatan bagi 30.000 peserta dari keluarga miskin pada 2017.

Biaya yang akan digelontorkan mencapai Rp8,28 miliar. Peserta itu terdiri atas 3.018 peserta baru dan 26.982 peserta perpanjangan dari tahun ini. Pada 2016 anggaran untuk jamkesda bagi 26.982 peserta warga miskin senilai Rp7,5 miliar.

“Setiap peserta dibiayai Rp23.000/bulan selama setahun ke depan. Itu untuk kelas III,” kata perempuan yang akrab disapa Ririn itu.

Selama ini jaminan kesehatan bagi warga miskin Wonogiri dibiayai tiga pihak. Selain Pemkab, warga miskin juga dibiayai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dan pemerintah pusat. Tahun ini, Pemprov menanggung jaminan kesehatan 4.485 peserta. Sedangkan pemerintah pusat membiayai peserta keluarga miskin sebanyak 328.412 orang.

Warga miskin Wonogiri yang sudah dibiayai JKN hingga 2016 sebanyak 359.879 peserta. Sedangkan biaya yang digelontorkan untuk peserta miskin sebanyak itu pada tahun ini senilai Rp99,326 miliar.

lowongan kerja
lowongan kerja BMT DINAR MULYA, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

senin 5 juni

Kolom

GAGASAN
Generasi Y dalam Birokrasi

Gagasan ini dimuat Solopos edisi Selasa (13/6/2017). Esai ini ditulis oleh Tiyas Nur Haryani, dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah tiyasnur@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Belum banyak tulisan dan penelitian…