Sejumlah petugas dari Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dibantu warga mengevakuasi pohon tumbang yang menimpa rumah warga akibat angin puting beliung, di Dusun Depok, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Bantul. Senin (8/11). (JIBI/Irwan A. Syambudi) Sejumlah petugas dari Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dibantu warga mengevakuasi pohon tumbang yang menimpa rumah warga akibat angin puting beliung, di Dusun Depok, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Bantul. Senin (8/11). (JIBI/Irwan A. Syambudi)
Minggu, 25 Desember 2016 22:20 WIB Irwan A. Syambudi/JIBI/Harian Jogja Bantul Share :

BENCANA BANTUL
21 Posko Darurat Bencana telah Berdiri, Dana Operasional Tak Kunjung Cair

Bencana Bantul belum mendapat gelontoran dana untuk operasional

Solopos.com, BANTUL—Sedikitnya 21 posko darurat bencana yang telah didirikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul belum dapatkan dana operasional. Akibatnya sejumlah relawan di semua posko masih menggunakan dana sukarela untuk kebutuhan operasional.

Pelaksana Harian Kepala BPBD Kabupaten Bantul, Dwi Daryanto mengakui hingga saat ini dana operasional posko darurat bencana yang diajukan ke Badan Nasional Penangulangan  Bencana (BNPB) DIY belum cair. Anggaran dana Rp2 miliar yang diajukan itu sejatinya untuk biaya operasional posko yang telah berdiri dari (23/11/16) hingga (20/2/17) mendatang.

“Sudah mengusulkan anggaran lewat provinsi ke BPBD, tapi sampai sekarang belum turun,” ujar Dwi, Minggu (25/12/2016).

Menurutnya anggaran tersebut sedianya akan digunkan untuk memenuhi sarana dan akomodasi di posko darurat bencana, supaya relawan mampu merepon cepat terhadap potensi bencana. Namun diakuinya hingga kini belum ada anggaran yang masuk ke posko, kecuali sejumlah logistik yang berasal dari dana BPBD Bantul sendiri.

Kendati demikian pihaknya dapat memahami perihal belum turunnya anggaran yang diajukan ke BNPB tersebut. “Mungkin BNPB juga ada prioritas lain, karena kita tahu sendiri kemarin di Pidi Jaya juga ada bencana yang mungkin membutuhkan penanganan khusus dan  dana yang lebih besar,” Kata dia.

Sehingga untuk sementara, Dwi menyebut semua kebutuhan operasional posko darurat bencana masih ditanggung secara swadaya oleh relawan yang terdiri dari Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB).

Pihaknya sangat mengapresiasi sejumlah relawan yang dinilai cukup militan. Menurut dia bencana gempa yang terjadi sepuluh tahun silam telah menjadi pembelajaran penting para relawan terhdap resiko bencana.

“Kami sangat berterimakasih kepada temen-temen FPRB yang sangat mandiri. Karena masyarakat Bantul tetap siaga untuk menanggulangi bencana. Mereka sudah memahami bahwa bencana bukan hanya urusan pemerintah semata,” ujarnya.

lowongan pekerjaan
AYAM BAKAR KQ 5, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Elite Oligarki dalam Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/12/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Dari manakah asal elite politik Indonesia pascareformasi ini? Sejak awal masa reformasi elite…