SOLOPOS.COM - Suasana pembentukan deklarasi PKPM Gunungkidul di kawasan Watukodok, Kelor Kidul, Desa Kemadang, Tanjungsari. Senin (13/4/2015). (JIBI/Harian Jogja/David Kurniawan).
Konflik Watukodok sampai saat ini masih belum menemukan titik temu
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul memastikan belum mengambil kebijakan mengenai nasib warga Pantai Watu Kodok Desa Kemadang, Tanjungsari terkait konflik perebutan lahan yang diklaim pemerintah sebagai Sultan Grond (SG). Nasib warga bergantung keputusan investor dan Kraton Jogja.
Baca Juga : KONFLIK WATUKODOK : Nasib Warga Watu Kodok Tunggu Kraton
Sejatinya kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Gunungkidul Tommy Harahap, apabila investor melepaskan kekancingan yang dimiliki, akan mudah bagi Pemkab Gunungkidul membantu warga memiliki hak menempati dan mengelola pesisir Watu Kodok. Pemerintah kata dia dapat memfasilitasi proses legalitas kekancingan dari Kraton Jogja untuk warga.
“Kami sebenarnya punya niat baik kok, kami mau memfasilitasi warga dengan Panitikismo Kraton Jogja, kalau seandainya kekancingan sudah diserahkan oleh investor. Tapi nyatanya kan enggak,” ujarnya lagi, Jumat (23/12/2016)
Terpisah, warga Pantai Watu Kodok Tupar menyatakan, sampai saat ini belum ada kebijakan baru dari pemerintah terhadap warga. Para warga kata dia sampai sekarang masih terus berkegiatan, membuka usaha di kawasan wisata tersebut.
Sedangkan investor menurutnya, saat ini terus melakukan pembangunan di dekat pantai menggunakan tanah kas desa.
”Kabarnya tanah kas desa itu sebagai pengganti lahan yang ada kekancingan itu. Sampai sekarang terus membangun, bangunan semi permanen,” jelas Tupar.
Warga Watu Kodok sendiri sejatinya kata dia tidak terpengaruh dengan adanya pembangunan tersebut. Asalkan warga tetap dapat membuka usaha di kawasan wisata itu. Saat ini menurut Tupar, kunjungan di Pantai Watu Kodok terus meningkat sejak libur sekolah.