SOLOPOS.COM - Bendera China-Tiongkok (Wikipedia)
Isu serbuan pekerja China dibantah pemerintah. Presiden juga membandingkannya dengan TKI di Arab dan Malaysia yang mencapai jutaan orang.
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengklarifikasi isu-isu yang tidak benar mengenai maraknya tenaga kerja asal China-Tiongkok di Indonesia. Sejumlah rumor menyebutkan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal RRT mencapai 10-20 juta orang.
“Itu yang hitung kapan? Hitungan kita sampai hari ini, tenaga kerja yang dari Tiongkok itu 21.000 orang, sangat kecil sekali. Jangan ditambahin terlalu banyak,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Deklarasi Pemagangan Nasional, di kawasan Karawang International Industrial City, Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12/2016).
Presiden membandingkan dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Saudi lebih dari 1 juta orang, di Malaysia lebih dari 2 juta orang, di Hong Kong 153.000 orang, di Thailand 200.000 orang. “Negara mereka welcome dan mereka biasa-biasa saja,” ujarnya.
Logikanya, lanjut Presiden, tidak mungkin ada tenaga kerja dari luar, misalnya dari Hong Kong, Eropa atau dari Amerika masuk ke Indonesia. Pasalnya, gaji tenaga kerja di negara-negara itu lebih besar dibandingkan gaji di Indonesia.
“Kita harus ngomong apa adanya, gaji kita di sini memang masih lebih rendah dari yang di sana. Tapi tahun demi tahun nanti akan bisa meningkat kalau pertumbuhan ekonomi semakin baik,” tutur Presiden.
Mengenai angka 10 juta itu, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa itu adalah jumlah turis yang diharapkan datang dari Tiongkok ke Indonesia. Dia menyebutkan, turis asal RRT menjadi rebutan nomor satu karena hampir menyentuh angka 150 juta turis. Hingga kini Amerika Serikat mendapat porsi yang paling besar dari jumlah tersebut, disusul oleh Uni Eropa.
“Ini urusannya urusan turis lho, bukan urusan tenaga kerja, mana mau mereka ke sini dengan gaji yang lebih kecil, kan tidak mungkin,” kata Presiden.
Mengenai kemungkinan tenaga kerja asing menyalahgunakan fasilitas bebas visa kunjungan wisata, Presiden menegaskan, kalau ada yang ilegal, maka hal tersebut menjadi tugas Ditjen Imigrasi dan tugas Kemenaker (Kementerian Ketenagakerjaan) untuk menindak. “Paling-paling memang kalau ada investasi tertentu yang memiliki keahlian khusus, mungkin katakanlah dari 100, ada diambil 1 atau 2 ya, saya kira itu wajar,” tuturnya.
Sementara terkait penyebar isu 10 juta tenaga asing dari China, Presiden Jokowi mengatakan itu adalah urusan polisi. Tapi menurutnya, hal-hal yang meresahkan seperti ini harus ditindak.