SOLOPOS.COM - Ilustrasi
APBD Karanganyar 2017 ditetapkan dengan porsi belanja pegawai sekitar 55%.
Solopos.com, KARANGANYAR — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar 2017 ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD, Kamis (22/12/2016), di ruang paripurna DPRD.
Secara umum, postur APBD tahun depan dinilai belum pro rakyat kecil. Alasannya, persentase belanja tidak langsung masih mendominasi dari keseluruhan anggaran daerah.
Pendapat tersebut disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karanganyar, Endang Muryani, saat diwawancara wartawan di kompleks Gedung DPRD Karanganyar, Kamis. Dia memerinci total belanja daerah Rp2,042 triliun, terdiri atas belanja tidak langsung Rp1,451 triliun dan belanja langsung Rp590,78 miliar.
Pendapat tersebut disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karanganyar, Endang Muryani, saat diwawancara wartawan di kompleks Gedung DPRD Karanganyar, Kamis. Dia memerinci total belanja daerah Rp2,042 triliun, terdiri atas belanja tidak langsung Rp1,451 triliun dan belanja langsung Rp590,78 miliar.
Sedangkan pendapatan daerah Rp1,955 triliun. “Dari angka tersebut, belanja pegawai menyedot Rp1,068 triliun. Anggaran untuk kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat masih kurang. Secara umum postur APBD belum pro rakyat,” kata dia.
Endang mengatakan banyak usulan pengadaan fasilitas pendidikan maupun pembangunan sarana-prasarana (sarpras) kesehatan yang belum diakomodasi dalam APBD tahun depan. “Ini menunjukkan postur APBD tidak mencerminkan misi dan visi Bupati. Kalau serius dengan misi dan visi Bupati, mestinya kegiatan-kegiatan yang direncanakan mencerminkan hal itu,” ujar dia.
Tanpa sarpras yang memadai, menurut Endang, pelayanan kesehatan tidak akan maksimal. “Padahal gedungnya sudah bagus-bagus. Ini perencanaan programnya lemah,” sesal dia.
Pendapat senada disampaikan Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto, saat ditemui wartawan di kantornya. Dia mengakui secara umum postur APBD belum dimaksimalkan untuk rakyat.
Belanja pegawai masih menyedot anggaran paling besar dari keseluruhan belanja daerah. “Belanja pegawai masih di angka 55 persen, idealnya 50 persen,” kata dia.
Sumanto meminta porsi anggaran untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin ditambah. Dia mencontohkan anggaran pengobatan orang sakit jiwa dari keluarga miskin.
Selama ini masih banyak orang sakit jiwa dari keluarga tidak mampu yang dipasung di rumah. Mereka dinilai layak dibantu dengan anggaran pengobatan ke RSJ Solo di Kentingan, Jebres, Solo.
“Tahun depan kami anggarkan Rp1 miliar untuk membantu pengobatan mereka di RSJ. Bila kurang nanti ditambah. Kan masih banyak dari mereka yang dipasung, diisolasi di kamar,” ujar dia.
Wabup Karanganyar, Rohadi Widodo, saat diwawancarai wartawan mengatakan kebijakan penganggaran dalam APBD 2017 berorientasi terhadap lima misi atau program pokok. Program-program tersebut menurut dia pro atau berpihak kepada kepentingan masyarakat Karanganyar.
Dia mencontohkan program pembangunan infrastruktur dan pendidikan/kesehatan gratis. Tapi Rohadi mengakui proporsi anggaran untuk belanja pegawai menyedot mayoritas belanja daerah. Dia menyebut hal tersebut jamak terjadi di kabupaten/kota lain.