Lurah Sangkrah Singgih Bagjono (menghadap sungai) meninjau bantaran sungai Bengawan Solo untuk memastikan tidak ada warga yang terdampak banjir, Rabu (28/9/2016). (Irawan Sapto Adhi/JIBI/Solopos) Lurah Sangkrah Singgih Bagjono (menghadap sungai) meninjau bantaran sungai Bengawan Solo untuk memastikan tidak ada warga yang terdampak banjir, Rabu (28/9/2016). (Irawan Sapto Adhi/JIBI/Solopos)
Rabu, 21 Desember 2016 05:00 WIB Irawan Sapto Adhi/JIBI/Solopos Solo Share :

Relokasi Warga Bantaran Bengawan Solo Diyakini Selesai Tahun Depan

Pemerintah Kelurahan Sangkrah, Solo, mendeteksi semakin banyak warga bantaran Sungai Bengawan Solo yang mengajukan relokasi.

Solopos.com, SOLO — Pemerintah Kelurarah Sangkrah, Pasar Kliwon, Solo, optimistis program relokasi warga bantaran Sungai Bengawan Solo tuntas pada 2017 mendatang.

Lurah Sangkrah, Singgih Bagjono, menyebut semakin banyak warga bantaran Sungai Bengawan Solo di wilayah Sangkrah yang mendaftar program relokasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Terbaru, dia menuturkan, sedikitnya dua keluarga di bantaran melepas tanah ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas PP PA dan KB) Solo, Senin (19/12/2016).

“Tahun depan yang pasti kami akan berupaya menuntaskan program relokasi warga bantaran. Saya yakin hal itu bisa tercapai. Kami terus melakukan pendekatan kepada warga. Beberapa dari mereka sekarang mulai mengajukan program relokasi ke Pemkot,” kata Singgih saat ditemui Solopos.com di ruang kerjanya, Selasa (20/12/2016).

Singgih menuturkan ada beberapa alasan warga sehingga selama ini belum mendaftar program relokasi. Selain nilai kompensasi yang terlalu sedikit, warga belum mengajukan relokasi karena tidak memiliki syarat administrasi yang lengkap. Singgih mengatakan beberapa warga bahkan beralasan sertifikat tanah mereka hilang.

“Beberapa warga mengaku belum mengajukan relokasi karena sertiikat tanah mereka hilang. Sebagian dari mereka menyebut sertifikat tanah hilang karena banjir. Tapi itu alasan warga. Kelurahan hanya mencatat apa adanya. Kami lantas meminta mereka mengurus kehilangan sertifikat. Kelurahan siap mendampingi warga bantaran yang ingin melengkapi persyaratan relokasi,” tutur Singgih.

Singgih menjabarkan beberapa warga bantaran tidak bisa mengajukan relokasi juga karena persoalan kepemilikan satu bidang tanah oleh beberapa orang. Menurut dia, di bantaran wilayah Sangkrah ada satu bidang tanah yang dikuasai beberapa orang. Mereka berbeda pendapat soal program relokasi.

“Ada beberapa kasus soal kepemilikan tanah. Jadi ada satu bidang tanah yang dikuasai oleh beberapa orang. Sebagain tanah tersebut telah dijual kepada orang lain. Saat sang pembeli tanah ini berminat mengajukan relokasi, pengguna tanah lainnya tidak mau. Jadi ada selisih pendapat. Padahal relokasi harus satu bidang tanah,” jelas Singgih.

Sementara itu, Pemerintah Kelurahan Semanggi juga optimistis program relokasi warga bantaran Sungai Bengawan Solo di wilayah itu beres pada 2017. Lurah Semanggi, Didik Wahyudi, menyebut semakin banyak warga bantaran yang mengajukan relokasi.

Ada beberapa alasan warga mulai melengkapi persyaratan dan mendaftarkan relokasi, yakni salah satunya pembangunan parapet oleh BBWSBS. “Warga bantaran khawatir terisolasi setelah pembangunan parapet yang rencananya digarap mulai tahun depan. Wali Kota dan BBWSBS sudah memberikan sosialisasi kepada mereka. Warga sudah tahu konsekuensinya apabila tidak ikut relokasi. Saya yakin 2017 mendatang relokasi bisa tuntas,” jelas Didik.

lowongan kerja
lowongan kerja PT. Tirtakencana tatawarna, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

rabu 31 mei

Kolom

GAGASAN
Ramadan di Bumi Pancasila

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (7/6/2017). Esai ini karya M. Zainal Anwar, dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah zainalanwar@gmail.com Solopos.com, SOLO–Di bawah ideologi Pancasila, menjalani puasa Ramadan di Indonesia menyajikan kemewahan luar…