Warga Rembang yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) menggelar aksi mengawal putusan Mahkamah Agung yang membatalkan SK Gubernur Jateng Tahun 2012 tentang izin lingkungan penambangan oleh pabrik semen, di Semarang, Jateng, Senin (19/12/2016). (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo) Warga Rembang yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) menggelar aksi mengawal putusan Mahkamah Agung yang membatalkan SK Gubernur Jateng Tahun 2012 tentang izin lingkungan penambangan oleh pabrik semen, di Semarang, Jateng, Senin (19/12/2016). (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo)
Selasa, 20 Desember 2016 20:50 WIB JIBI/Solopos/Antara Semarang Share :

PABRIK SEMEN PATI
Gubernur Konfrontasikan Pendukung dan Penolak Pabrik Semen

Pabrik semen di eks Keresidenan Pati memicu pro dan kontra warga pencinta kelestarian lingkungan hidup dan warga yang menggantungkan mata pencaharian kepada penambang Pegunungan Kendeng itu.

Solopos.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mempertemukan perwakilan kubu pendukung dan kubu penolak pabrik semen di Pegunungan Kendeng, eks Keresidenan Pati, Jawa Tengah (Jateng). Pertemuan terbuka antara dua kubu yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu berlangsung di aula lantai II Kantor Gubernur Jateng di Semarang, Selasa (20/12/2016).

Gunretno selaku perwakilan kubu penolak pabrik semen mempermasalahkan izin baru lingkungan untuk PT Semen Indonesia yang dikeluarkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo karena telah mengecewakan masyarakat. Meskipun dirinya merupakan warga Kabupaten Pati, tapi Gunretno mengaku berhak mempermasalahkan pendirian pabrik semen di Kabupaten Rembang. “Jangankan di Rembang, saya konsisten mengawal penolakan pabrik semen di manapun di Jawa Tengah,” katanya.

Ia mengaku tidak percaya dengan tim kecil yang dibentuk Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan kementerian. Pembentukan tim itu diyakini hanya bertujuan memastikan pabrik semen Rembang tetap beroperasi mulai 2017.

Sementara itu, perwakilan kubu pendukung pabrik semen, Dwi Joko Supriyanto, justru berharap pabrik semen dapat secepatnya beroperasi. Tanpa ada catatan atas risiko rusaknya lingkungan hidup akibat eksploitasi Pegunungan Kendeng, ia mengemukakan harapan agar perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat bisa meningkat dengan adanya pabrik semen di pegunungan eks Keresidenan Pati itu.

“Kami ingin para investor bisa menanamkan investasinya di Rembang agar bisa maju seperti kota-kota lain di Jateng,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah melihat langsung operasional pabrik semen PT Semen Indonesia di Tuban. “Di sana saya melihat sawah-sawah di sekitar pabrik tetap tumbuh subur dan hasil produksinya bagus,” katanya.

Oleh karena itu, ia meminta kubu penolak pabrik semen untuk bersikap objektif karena di daerahnya terdapat tujuh hingga sepuluh tambang ilegal milik perusahaan besar. Ahmad Soleh, warga Desa Kadiwono menambahkan bahwa warga desa yamg berjarak 4 km dari lokasi pabrik semen banyak yang bekerja di pabrik PT Semen Indonesia.

“Warga berharap hal itu bisa terus berlanjut agar perekonomian di desa kami semakin membaik.

Menanggapi berbagai masukan dari kubu penolak pabrik semen, Ganjar menyatakan dirinya tidak pernah mengeluarkan izin baru. Sesuai hasil rapat dengan kementerian di Jakarta beberapa waktu lalu, keputusan untuk semen Rembang akan diterbitkan pada 17 Januari 2017. Rapat juga memutuskan membentuk tim kecil lintas sektor untuk merespons putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

Ganjar menegaskan bahwa putusan MA sama sekali tidak menyatakan mengenai penutupan pabrik, tapi hanya memutuskan pencabutan izin lingkungan semen Rembang. Hal itu, kata dia, juga sesuai dengan pernyataan salah satu pihak penggugat eksitensi pabrik semen itu, yakni Abetnego Pancaputra Tarigan dari Wahana Lingkungan Hidup.

“Abetnego saya tanya apakah ada opsi pabrik ditutup? Dia malah bilang tidak pernah bicara penutupan pabrik. Jadi kalau izin apakah dicabut, pasti dicabut, tapi apakah dicabut saja lalu pabriknya tutup, atau dicabut dengan tambahan diktum-diktum,” ujarnya.

Sambil menunggu terbitnya putusan MA, Ganjar juga meminta kedua belah kubu untuk tetap mengutamakan rembugan dalam berbagai forum terkait dengan aspek sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

LOWONGAN PEKERJAAN
PT. SEMBADA AGUNG PRATAMA, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Hantu Komunisme Masih Menakutkan Anda?

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (4/12/2017). Esai ini karya Ahmad Djauhar, Ketua Dewan Redaksi Harian Solopos dan Wakil Ketua Dewan Pers. Alamat e-mail penulis adalah eljeha@gmail.com. Solopos.com, SOLO–”Communism? Nyet… nyet… nyet…[Komunisme? Tidak… tidak… tidak…].” Begitulah komentar orang Rusia…