Algooth Putranto, Analis di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat (JIBI/Solopos/Istimewa) Algooth Putranto, Analis di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat (JIBI/Solopos/Istimewa)
Selasa, 20 Desember 2016 06:00 WIB Kolom Share :

GAGASAN
Plus Minus Siaran Langsung Kasus Ahok

Gagasan Solopos, Senin (19/12/2016),  Algooth Putranto. Pengajar Ilmu Komunikasi, pernah menjadi analis di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.

Solopos.com, SOLO — Kasus dugaan penistaan agama (blasphemy) di Indonesia bukan hal yang baru. Delik usang ini sama tuanya dengan sejarah eksistensi kolonialisme di Nusantara. Suka atau tidak suka delik hukum tersebut belum disingkirkan dari kitab hukum kita.

Artinya, deretan cerita para penista agama tidak akan berkurang. Sebut saja sejumlah kasus fenomenal yang memantik perhatian publik. Mulai dari paranormal Permadi, bekas perangkai bunga Lia Eden, hingga tentu saja calon Gubernur DKI Jakarta Petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Bagaimana dengan Solo? Mungkin banyak yang lupa atau tidak tahu. Akhir Oktober lalu terjadi kasus perobekan Alquran. Kabarnya pelaku dalam pengaruh alkohol dan rasa cemburu. Sampai mana kasus tersebut berjalan? Entah! Mungkin karena terjadi di Solo dan tidak ada tautan politik daerah yang membuatnya cukup untuk membesar serupa kasus kepeleset lidah yang dialami Ahok.

Kembali soal menariknya melodrama politik Ahok, untuk kali pertama mayoritas televisi bersiaran nasional (free to air) dalam negeri yang ”menghamba” pada rezim rating tiba-tiba sepakat tidak akan menyiarkan secara langsung (live) persidangan Ahok.

Keputusan tersebut lahir dalam Forum Rembuk Media yang diinisiasi Ikatan Jurnalis Televisi Inbdonesia (IJTI) dan difasilitasi Dewan Pers pada 9 Desember. Hadir dalam ajang curah pendapat itu para pemimpin newsroom televisi, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat), dan tentu saja Dewan Pers.

Swaregulasi

Dalam pertemuan itu kesepakatan tidak melakukan siaran live adalah manifestasi dari komitmen dan ketaatan para jurnalis televisi untuk menjalankan prinsip swaregulasi yang didasarkan pada wisdom (kebijaksanaan) ruang redaksi (newsroom). Tindakan yang diklaim oleh peserta pertemuan sepenuhnya ditujukan untuk kemaslahatan publik.

Dilontarkan pula alasan kemungkinan terjadinya pengadilan oleh pendapat umum serta adanya potensi untuk membelah dan memicu potensi konflik di kalangan masyarakat, terutama di antara pengikut tokoh yang akan dihadirkan sebagai saksi atau ahli.

Meski demikian, para peserta pertemuan menilai peliputan dan siaran secara live tetap harus dilakukan demi memenuhi hak publik untuk tahu (right to know). Dalam hal ini, siaran langsung dari ruang sidang hanya dilakukan saat pembukaan sidang dan pembacaan vonis saja.

Muncul juga pendapat perlunya televisi untuk menghindari penggunaan pengamat yang mengomentari jalannya sidang karena hal tersebut dikhawatirkan dapat memunculkan pengadilan oleh pers (trial by press).

Tentu menjadi mengherankan jika opini yang lahir dalam forum yang bersifat terbuka sehingga tidak memiliki ikatan moral untuk dipatuhi ternyata berhasil menjinakkan kuatnya rezim rating yang selama ini masih dianut televisi di Indonesia.

Jadi ini mungkin untuk kali pertama, meski rating siaran sidang Ahok dijamin tinggi dan ada sejumlah besar pemirsa (viewer) yang menunggu siaran tersebut, televisi kita dengan berani mengabaikan lambaian keuntungan di depan mata.

Sebuah fenomena yang menarik jika kita ingat betapa masifnya sejumlah televisi nasional yang menyiarkan persidangan kasus kopi beracun yang nirmakna dan nirmanfaat bagi kepentingan publik yang disiarkan berjam-jam secara live menggunakan frekuensi milik publik yang memaksa KPI Pusat melayangkan teguran.

Baca Juga: Angin Lalu dan Noda Demokrasi

lowongan kerja
lowongan kerja SMK Daarul Hidayah Sukoharjo, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply


1

Kolom

GAGASAN
Melawan Hoax Marketing

Gagasan Solopos, Jumat (3/2/2017), Ginanjar Rahmawan, dosen Bisnis dan Kewirausahaan STIE Surakarta yang juga mahasiswa S3 Community Development for SME’s UNS Solo. Beralamat email di rahmawan@stiesurakarta.ac.id. Solopos.com, SOLO — Minggu lalu, 8 Januari 2017, masyarakat anti hoax mendeklarasikan gerakan melawan…