Surat edaran dengan nomor B/4001/XII/2016/Intelkam mengenai imbauan kamtibmas mengenai atribut keagamaan yang merujuk pada Fatwa MUI Nomor 56/2016. (IST/Polres Kulonprogo) Surat edaran dengan nomor B/4001/XII/2016/Intelkam mengenai imbauan kamtibmas mengenai atribut keagamaan yang merujuk pada Fatwa MUI Nomor 56/2016. (IST/Polres Kulonprogo)
Senin, 19 Desember 2016 17:21 WIB Sekar Langit Nariswari/JIBI/Harian Jogja Kulon Progo Share :

Surat Edaran Atribut Keagamaan di Kulonprogo Dicabut

Surat Edaran Atribut Keagamaan baru saja ditandatangani tetapi sudah dicabut.

Solopos.com, KULONPROGO — Kapolres Kuloprogo, AKBP Nanang Djunadi menyatakan mencabut surat edaran terkait imbauan kamtibmas mengenai atribut keagamaan yang merujuk pada Fatwa MUI Nomor 56/2016.

Hal ini merujuk pada teguran keras dari Kapolri kepada Kapolres Kulonprogo dan Kapolres Metro Bekasi Kota bahwa fatwa MUI bukanlah rujukan hukum positif tetapi hanya sebatas bahan koordinasi.

“Sesuai instruksi pimpinan, sudah kita cabut,”jelasnya Nanang ditemui di Polres Kulonprogo pada Senin(19/12/2016).

Meski demikian, ia menerangkan jika surat tersebut belum diedarkan secara fisik kepada sejumlah pimpinan perusahaan yang ada di Kulonprogo. Meski sudah ditandatangani langsung olehnya pada Sabtu (17/12/2016) lalu, Nanang mengatakan baru menyebarkan surat tersebut kepada jajaran perwiranya melalui grup sosial media. Namun, tanpa diketahui surat tersebut sudah viral dan tersebar luas.

Adapun, surat edaran dengan nomor B/4001/XII/2016/Intelkam tersebut ditujukan kepada pimpinan perusahaan, pabrik hingga ke unit usaha pertokoan. Surat bertanggal 17 Desember tersebut merujuk kepada UU RI Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fatwa MUI Nomor 56/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan, dan Kirsus Sat Intelkam Polres Kulonprogo Nomor: R/60/Kirsus/XII/2016/Sat Intelkam tanggal 16 Desember 2016 Pam Natal dan Tahun Baru 2017.

lowongan kerja
lowongan kerja sopir, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

rabu 31 mei

Kolom

GAGASAN
Kasus Klaten Mengingat Pejabat Pengingkar Amanat

Gagasan Solopos ini telah terbit di HU Solopos Edisi Rabu (4/1/2017). Buah gagasan Muhammad Milkhan, pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Klaten yang beralamat email di milkopolo@rocketmail.com. Solopos.com, SOLO — Predikat laknat memang pantas disematkan kepada para pejabat yang mengingkari amanat. Para pejabat…