ilustrasi ilustrasi
Senin, 19 Desember 2016 04:40 WIB Bhekti Suryani/JIBI/Harian Jogja Gunung Kidul Share :

KORUPSI APBDES GUNUNGKIDUL
Kejaksaan Libatkan BPKP

Kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan kepala desa tersebut menurutnya melibatkan dana APBDes sebesar Rp367 juta.

Solopos.com, WONOSARI- Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY untuk menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bunder, Patuk.

“Pelibatan BPKP itu untuk membandingkan nilai kerugian yang terjadi. Kami sebenarnya juga sudah melakukan perhitungan tapi saya belum bisa sebut sekarang,” kata Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus Kejari Gunungkidul Sihid Isnugraha akhir pekan lalu. Hasil pemeriksaan BPKP kata dia, bisa jadi menemukan angka kerugian negara lebih besar dibandingkan versi Kejaksaan.

Kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan kepala desa tersebut menurutnya melibatkan dana APBDes sebesar Rp367 juta. Dugaan korupsi di Desa Bunder terkait pembangunan 10 item bangunan mulai dari bangunan kios, jembatan, uruk tanah dan pagar. “Modusnya ada pengurangan volume bangunan,” lanjutnya lagi.

Kejaksaan telah menaikkan status perkara ini dari penyelidikan ke penyidikan sejak pertengahan November lalu. Sihid memastikan, setelah pemeriksaan oleh BPKP Kejaksaan akan menetapkan tersangka dalam kasus ini.

lowongan kerja
lowongan kerja PBF di sukoharjo, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

senin 5 juni

Kolom

GAGASAN
Generasi Y dalam Birokrasi

Gagasan ini dimuat Solopos edisi Selasa (13/6/2017). Esai ini ditulis oleh Tiyas Nur Haryani, dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah tiyasnur@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Belum banyak tulisan dan penelitian…