Foto Ilustrasi . (JIBI/Harian Jogja/Antara) Foto Ilustrasi . (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Minggu, 18 Desember 2016 05:20 WIB Abdul Hamid Razak/JIBI/Harian Jogja Bantul Share :

KENAKALAN PELAJAR
Wabup Bantul Minta Jangan Salahkan Sekolah

Kenakalan pelajar yang terjad beberapa waktu terakhir dianggap bukan hanya salah sekolah

Solopos.com, BANTUL-Maraknya aksi klithih dan kenakalan remaja yang berujung pada kekerasan seharusnya tidak menjadi beban pihak sekolah. Adanya regulasi yang mengharuskan sekolah menerapkan kurikulum berbasis budaya tidak menjamin anak bebas dari kenakalan tersebut.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslich. Saat ditemui di sela acara peresmian Festival Literasi Sekolah di SMA Negeri 2 Bantul, Jumat (16/12/2016) pagi, ia menegaskan, persoalan kenakalan remaja itu seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah saja.

Menurutnya, lingkungan sosial juga  menjadi faktor penting dalam membentuk karakter anak. “Jadi jangan sedikit-sedikit sekolah yang harus tanggung jawab,” tegasnya.

Terlebih dengan adanya regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya, sekolah menurutnya sudah menerapkan apa yang seharusnya mereka lakukan.

Dikatakan Halim, keberadaan perda itu memang dimaksudkan sebagai pembelajaran dan pembentukan karakter siswa. Menurutnya, pengajaran seni dan budaya tidak hanya berkaitan dengan pentas saja. Lebih dari itu, sekolah harus pintar-pintar mengemas kurikulumnya itu agar muatan lokal lebih memiliki nilai-nilai luhurnya.

“Saya yakin, kalau muatan lokal itu diterapkan dengan benar, karakter anak yang sesuai dengan nilai-nilai budaya akan bisa tertanam pada anak,” katanya.

Namun, itu saja tidak cukup. Menurut Halim, peran orang tua juga tak kalah besarnya. Baginya, waktu anak justru lebih banyak di luar sekolah. “Itulah sebabnya, peran orang tua jauh lebih besar ketimbang sekolah,” timpalnya.

Sebaliknya, Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP)  Kabupaten Bantul, Zahrowi  justru menganggap, peristiwa ini jadi cacatan penting bagi dunia pendidikan di DIY. Termasuk  indikasi  jika guru masih terjebak pada kewajiban administrasi tunjangan sertifikasi.  Dalam kondisi itu secara tidak langsung mengurangi kepekaan sebagai pendidik.

“Mestinya guru bersertifikasi ada target pencapaian, jangan sampai sudah menerima sertifikasi tetapi tidak punya target. Tentunya  targetnya soal pendidikan karakter dan mental baik anak didik,” ujar Zahrowi.

lowongan kerja
lowongan kerja PT.TUMBAKMAS NIAGASAKTI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply


Banner Toko

Kolom

GAGASAN
Kasus Klaten Mengingat Pejabat Pengingkar Amanat

Gagasan Solopos ini telah terbit di HU Solopos Edisi Rabu (4/1/2017). Buah gagasan Muhammad Milkhan, pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Klaten yang beralamat email di milkopolo@rocketmail.com. Solopos.com, SOLO — Predikat laknat memang pantas disematkan kepada para pejabat yang mengingkari amanat. Para pejabat…