SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Reuters)
Pembangunan Boyolali, Pemkab berencana membangun gedung server senilai Rp4,2 miliar.
Solopos.com, BOYOLALI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali berencana membangun gedung server untuk program smart city senilai Rp4,2 miliar pada 2017. Gedung tersebut untuk menyimpan seluruh perangkat dari penyelenggaraan program smart city.
“Perlu ada fasilitas bangunan yang memadai. Jadi akan dibangun gedung server dengan nilai yang cukup mahal dibanding pembangunan gedung yang lain,” kata Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM (DPU dan ESDM) Boyolali, Arif Gunarto, saat berbincang dengan Solopos.com, beberapa waktu lalu.
Selain tempat penyimpanan perangkat, dari dalam gedung server seluruh program pemerintah daerah yang berbasis Internet akan dikendalikan. Gedung server itu akan dibangun di sebelah barat Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Kompleks Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali sisi selatan.
Selain tempat penyimpanan perangkat, dari dalam gedung server seluruh program pemerintah daerah yang berbasis Internet akan dikendalikan. Gedung server itu akan dibangun di sebelah barat Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Kompleks Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali sisi selatan.
Luas gedung yang akan dibangun mencapai 700 meter persegi dan terdiri atas dua lantai. “Ya, nilainya berkisar Rp4,2 miliar. Desain dan rancangan gedung akan dibuat khusus,” ujar Arif.
Rancangan gedung akan dibuat sebaik mungkin supaya tahan gempa dan kebakaran. “Akan ada satu ruangan yang temboknya berlapis, tidak menggunakan beton, tapi baja. Hal ini untuk menghindari kerusakan atau keretakan tembok ruangan jika terjadi bencana gempa.”
Bupati Boyolali Seno Samodro menambahkan infrastruktur program smart city di Boyolali akan dibangun sebagai kesatuan sistem yang utuh, bukan parsial seperti smart city di kota-kota lain. “Satu sistem dengan sistem yang lain akan terkoneksi,” kata dia.
Dia mencontohkan website Kombo Online yang baru saja dirilis Dinas Koperasi dan UMKM, beberapa hari lalu, hanyalah “satu daun” dari bagian smart city. “Kalau infrastrukturnya jadi, begitu buka website itu bisa masuk ke sektor pertanian, perdagangan, UMKM, dan lain sebagainya.”
Contoh lain adalah program paperless mulai dilaksanakan tahun depan. Satu bidang di setiap SKPD diestimasi untuk diberi alokasi anggaran Rp40 juta untuk memindahkan ribuan file dan dokumen dalam bentuk kertas menjadi bentuk softcopy.
“Itu baru satu bidang dan satu bidang itu bisa beribu-ribu dokumen. Kami kurangi mulai sekarang, semua data harus masuk dalam sistem, ibarat pohon, semuanya saling terkoneksi.”
Seperti diketahui, program paperless ini diharapkan bisa menghemat belanja kertas yang bisa mencapai nilai Rp6 miliar per tahun.