SOLOPOS.COM - Ilustrasi uang tunai rupiah. (Nurul Hidayat/JIBI/Bisnis)
Proses perbaikan atau rekondisi mobil-mobil hibah dari KPK tersebut akan dilakukan pada 2017 mendatang.
Harianjogja.com, BANTUL—Sebanyak enam mobil pemadam kebakaran (Damkar) dan tiga bus yang berasal dari hibah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga kini belum dapat digunakan lantaran masih dalam kondisi rusak. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul telah menganggarkan Rp3,5 miliar demi melakukan rekondisi kendaraan hibah itu.
Pada akhir Oktober lalu pemkab mendapatkan sembilan kendaraan secara cuama-cuma dari KPK. Sejumlah kendaraan sitaan korupsi itu diserahterimakan langsung di Jakarta beberapa waktu lalu. Namun karena lama tak terpakai sejumlah kendaraan itu belum dapat difungsikan.
Bupati Bantul, Suharsono mengatakan sejumlah kendaraan tersebut nantinya akan segera diperbaiki. Anggaran yang disiapkan untuk melakukan perbaikan mencapai Rp3,5 miliar. Menurut dia, tingginya anggaran perbaikan tersebut lantaran sebagian besar onderdil harus diganti, dan harga per satuannya dinilai cukup mahal. “Anggaran Rp3,5 miliar itu untuk servis semua, tiga bus dan enam damkar,” ujarnya, Selasa (13/12/2016).
Kata Suharsono sekarang ini untuk sejumlah kendaraan tersebut belum dapat jalan, sehingga masih diperlukan penggantian karet mesin atau onderdil lainnya. Dia mengatakan sebelumnya telah dianggarankan Rp1,5 miliar namun anggaran itu belum cukup, sebab untuk perbaikan damkar memerlukan biaya yang lebih mahal.
Lanjutnya lagi, proses perbaikan atau rekondisi mobil-mobil hibah dari KPK tersebut akan dilakukan pada 2017 mendatang dengan mekanisme lelang. Kemudian setelah proses perbaikan selesai, rencananya enam mobil Damkar akan diberikan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan tiga bus untuk kebutuhan operasional anak-anak sekolah.
“Tiga bus nanti bisa digunakan untuk anak-anak sekolah, TK, SD atau SMP yang ingin plesir di Bantul kan tidak jauh. Tapi tidak untuk antar jemput anak sekolah, karena hanya tiga bus kan jelas kurang. Kalau saya kasihkan ke Bantul kan yang lain meri [iri],” ungkapnya.
Sementara itu Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul, Timbul Harjana meminta supaya anggaran Rp3,5 miliar itu dapat dimanfaatkan dengan baik. Pasalnya angaran tersebut berasal dari Aanggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang harus dipertangungjawabkan kepada rakyat.
Di sisi lain dia cukup menyayangkan karena harus ada ada biaya yang dikeluarkan untuk sejumlah kendaraan hibah itu. “Yang jelas ini mengunakan APBD, bukan dana pribadi Bupati. Namun demikian karena sudah terlanjur, yang penting ini segera diwujudkan untuk fungsi-fungsi kemasyarakatan dan untuk mendukung kinerja damkar yang sebelumnya sudah ada,” ujar dia.
Selain itu, timbul juga menyarankan supaya bus yang nantinya selesai diperbaiki dapat digunakan untuk menunjang angkutan sekolah. “Lebih baik untuk mendukung angkutan sekolah, kalau itu dilakukan akan luar biasa,” katanya.