SOLOPOS.COM - Ketua Tim Penggerak PKK Jateng Siti Atikoh menjadi pembicara di acara Peringatan Hari Ibu Ke-88 tingkat Kabupaten Demak di Pendapa Kantor Pemerintah Kabupaten Demak, Jl. Kyai Singkil, Demak, Jateng, Kamis (8/12/2016). (Jatengprov.go.id)
Perekonomian yang gonjang-ganjing juga bisa menimbulkan kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah (Jateng) menurut Siti Atikoh.
Semarangpos.com, DEMAK – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah Siti Atikoh mengungkapkan bahwa perempuan yang tidak bisa memberikan sumbangan ekonomi dalam keluarga rawan menerima tindak kekerasan dari seorang suami.
Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber di acara Peringatan Hari Ibu Ke-88 Tingkat Kabupaten Demak yang mengangkat tema “Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Mewujudkan Indonesia dari Kesenjangan Ekonomi, Kekerasan dan Perdagangan Orang” di Pendapa Kantor Pemerintah Kabupaten Demak, Jl. Kyai Singkil, Demak, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (8/12/2016).
“Hampir separuh penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas itu, tidak aktif secara ekonomi. Ini kadang membuat posisi perempuan menjadi rentan kekerasan, baik di dalam maupun di luar rumah,” papar istri gubernur Jateng itu sebagaimana dikutip Jatengprov.go.id.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar perempuan yang menerima tindak kekerasan tidak berani bertindak tegas untuk meminta cerai kepada suaminya. Jika seorang perempuan terpaksa menjadi tulang punggung keluarga, lanjutnya, dia juga harus menghadapi tantangan di dunia kerja yang tidak mudah.
“Perempuan lebih sulit mencari pekerjaan karena antara lain dihadapkan dengan syarat batasan umur maksimal, penampilan harus menarik, dan belum menikah. Karena dianggapnya kalau perempuan yang sudah menikah, memiliki beban dalam keluarga, sehingga dikhawatirkan tidak fokus dalam dunia kerja. Ini mempersempit ruang gerak perempuan untuk berkarya,” papar Atikoh.
Perempuan berjilbab itu juga berpendapat bahwa saat ini pemerintah juga memberikan kesempatan berwirausaha yang sangat luar biasa bagi perempuan agar lebih terlihat bernilai. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyediakan akses permodalan yang mudah dengan suku bunga yang rendah.
Ia lantas memaparkan program dari Presiden Jokowi untuk memperkuat pembangunan dari desa melalui UU Desa, bisa sangat membantu perempuan dalam mengakses ekonomi. Dengan hal tersebut, menurut Atikoh, risiko perempuan menerima tindak kekeraasan akan dapat berkurang. (Ginanjar Saputra/JIBI/Semarangpos.com)
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya