SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (tengah) dipanggul prajurit Korps Marinir seusai upacara pengarahan di Lapangan Utama Markas Korps Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (11/11/2016). (JIBI/Solopos/Antara/Yudhi Mahatma)
Survei SMRC menyebutkan tingkat kepuasan terhadap Jokowi mencapai 60%. Karena itu, Jokowi tak perlu khawatir adanya dugaan makar.
Solopos.com, JAKARTA — Saiful Mujani Research Center (SMRC) merilis survei nasional yang menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Survei tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yakin Indonesia sudah berada di jalan yang benar.
Angka kepercayaan publik terhadap pemerintah, militer, dan penegak hukum pun berada di atas 70%. Dengan dasar itu, pendiri SMRC, Saiful Mujani, mengatakan tidak perlu ada kekhawatiran atas legitimasi kekuasaan pemerintah. “Kinerja Presiden secara konsisten dinilai positif. Masyarakat berada di belakang Presiden,” kata Saiful di Hotel Atlet Century, Jakarta, Kamis (8/12/2016).
SMRC melakukan survei kepada 1.220 responden yang dipilih secara acak dari seluruh rakyat di Indonesia. Survei ini diklaim sebagai representasi sikap masyarakat Indonesia secara nasional. Saiful mengatakan bahwa margin of error survei ini adalah lebih kurang 3,1% dengan tingkat kepercayaan 95%.
Survei tersebut dilakukan SMRC pada 22-28 November 2016 atau dua pekan setelah aksi 411. Setelah itu, kencang berhembus isu adanya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan momentum aksi lanjutan anti-Ahok pada 2 Desember 2016 atau aksi 212 untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau makar.
Menurut Saiful, pembelokan isu penistaan agama yang menjadi fokus masyarakat memang bukan hal yang tidak mungkin. Setiap unjuk rasa, apalagi dengan jumlah peserta yang masif, pasti ada bermacam-macam kepentingan yang ikut di dalamnya. Namun, dia meyakini bahwa menunggangi aksi untuk melakukan makar tidak akan bisa dilakukan jika angka kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang sah cukup tinggi.
Berdasarkan hasil survei SMRC, kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi cenderung naik sejak awal terpilih. Sebagian besar masyarakat atau 60% masyarakat cukup puas dengan kinerja Jokowi. Angka itu meningkat drastis dibandingkan ketika pertama terpilih pada 2014, yakni 38%.
Artinya, kata Saiful, tidak ada indikasi bahwa bangsa ini sedang mengalami krisis legitimasi pemimpin. Tidak ada indikator yang dapat menunjukkan bahwa Presiden punya persoalan legitimasi di hadapat masyarakat Indonesia.
Pengamat politik dari Universitas Pertahanan, Salim Said, setuju bahwa aksi anti Ahok ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan lain. “Kalau saya kartunis, gambar orang demo itu bawa bedil [senjata] tapi tidak diarahkan ke Ahok, punya target sendiri-sendiri,” ujarnya.
Salim juga melihat kecemasan Presiden Jokowi dalam menghadapi aksi unjuk rasa anti Ahok tersebut. Hal itu begitu terlihat dari safari politik Jokowi bertemu pimpinan-pimpinan partai dan juga berkunjung ke markas militer dan unit pemukul Polri.
Menurut Salim, hal itu terjadi karena Jokowi tidak menerima nasihat yang baik dari stafnya. Terbukti dari survei SMRC yang menunjukkan tidak ada alasan untuk menurunkan Jokowi. Sebagian besar masyarakat menanggap kinerja pemerintahan saat ini baik-baik saja.
Terkait hal itu, Saiful menilai bahwa langkah Jokowi sah saja untuk dilakukan sebagai bentuk upaya preventif. Dia tidak punya data saat itu yang menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap dirinya. “Sah saja kalau dia memastikan militer, kepolisian, ormas [organisasi masyarakat] bersama saya,” ujarnya.