SOLOPOS.COM - Warga berjalan di atas bangunan ruko yang runtuh akibat gempa 6.5 SR, di Meuredu, Pidie Jaya, Aceh, Rabu (7/12/2016). (JIBI/Solopos/Antara/Irwansyah Putra)
Gempa Aceh di Pidie Jaya berdampak pada kerusakan infrastruktur.
Solopos.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyatakan pemerintah daerah tetap akan melaksanakan pelayanan publik di Pidie Jaya, Aceh, seperti biasa, untuk membantu masyarakat yang menjadi korban gempa bumi berkekuatan 6,5 Skala Richter (SR) yang mengguncang kawasan tersebut pada Rabu (7/12/2016).
Tjahjo Kumolo mengatakan pelayanan publik harus tetap dilaksanakan, meskipun ada sejumlah fasilitas yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi. Pelayanan publik dapat dilaksanakan di tempat sementara, agar proses pemulihan korban gempa dapat berjalan dengan baik.
“Melayani masyarakat tetap yang utama. Meski ada kantor yang mengalami kerusakan, pelayanan publik tetap harus dilakukan meski di bawah tenda kecil,” katanya melalui keterangan resmi, Kamis (8/12/2016).
Tjahjo menuturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan untuk mengutamakan pencarian korban yang tertimbun bangunan yang roboh. Masyarakat yang mengungsi dari tempat tinggalnya, kata Mendagri, harus didata dan dilayani seluruh kebutuhannya dengan baik.
Menurut dia, pendataan terhadap pengungsi tersebut untuk memastikan penyediaan kebutuhan dasar di lokasi pengungsian. Dengan begitu, masyarakat dapat merasa tenang dan pemulihan pascagempa berjalan dengan baik.
“Kami sudah mendata berapa jumlah ibu dan bayi yang mengungsi untuk disediakan susu dan barang kebutuhan lainnya. Pelaksana Tugas Gubernur Aceh juga sudah melaporkan bahwa petugas kesehatan telah lengkap,” ujar Tjahjo.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 102 korban jiwa akibat gempa bumi di Pidie Jaya. Satu orang masih dinyatakan hilang, 103 orang mengalami luka berat, dan 616 orang lainnya mengalami luka ringan, serta ada 3.276 orang yang mengungsi.