SOLOPOS.COM - Ilustrasi pelayanan publik (Dok/JIBI/Solopos)
Kemenkop dan Kementerian Desa masuk zona merah dalam soal pelayanan publik.
Solopos.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi masuk dalam zona merah dengan predikat standar pelayanan rendah.
Berdasarkan penilaian Ombudsman Republik Indonesia terkait pemenuhan standar pelayanan di 25 kementerian, sebanyak 44% atau 11 kementerian masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi. Sedangkan 48% atau 12 kementerian masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan 8% atau 2 kementerian masuk zona merah dengan kepatuhan rendah.
“Kementerian Kesehatan menjadi penerima nilai tertinggi untuk kategori kementerian,” ujar Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik di Jakarta, Rabu (7/12/2016).
Amzulian menyebutkan beberapa komponen standar pelayanan publik yang paling sering dilanggar terutama terkait dengan hak pengguna layanan berkebutuhan khusus. Selain itu, produk layanan publik juga belum mempublikasikan tata cara dan mekanismme pengaduan.
Hal itu menjadi kontradiktif dengan semangat pengelolaan pengaduan yang mewajibkan seluruh unit layanan untuk mempublikasikan sarana pengaduan. Terakhir, produk layanan belum menyediakan sarana pengukuran kepuasan pelanggan.
Kementerian yang termasuk zona hijau antara lain, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Perindustrian.
Sementara itu, zona kuning ditempati oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sekretariat Negera, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pertahanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Sosial.