SOLOPOS.COM - Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian. (JIBI/Solopos/Antara-HO)
Kapolri mengungkapkan penangkapan 11 orang terkait dugaan makar menggagalkan rencana pendudukan pendudukan Gedung DPR/MPR secara paksa.
Solopos.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian akhirnya menjawab soal penangkapan 11 orang terkait dugaan makar. Menurut Tito, penangkapan tersebut berhasil meredam kejadian yang tidak diinginkan dalam aksi damai 2 Desember, Jumat (2/12/2016) atau aksi 212.
Penangkapan tersebut telah menggagalkan rencana pengerahan massa untuk menduduki Gedung DPR/MPR guna mendesak Sidang Istimewa pemakzulan pemerintahan yang sah. “Kritik pada pemerintah itu boleh, tapi menduduki DPR secara paksa, apapun alasannya, itu inkonstitusional,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/12/2016).
Tito menjelaskan bahwa penangkapan itu dilakukan berdasarkan informasi intelijen. Ada pihak tertentu yang diindikasikan sebagai kelompok yang melakukan pemufakatan jahat menuju makar. Adapun saat ini penyidikan terkait 11 orang itu masih dilakukan.
Mantan Kapolda Metro Jaya itu menyebutkan aksi 212 adalah alasan dia sempat dua kali menunda rapat kerja dengan Komisi III DPR. Pada saat itu, Tito ingin memastikan massa yang akan turun ke jalan pada aksi 212 tersebut murni menuntut proses hukum Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
“Kami intens berkomunikasi dengan GNPF [Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-MUI]. Mereka komitmen tidak [makar],” ujarnya.
Tito melakukan negosiasi dengan GNPF, selaku koordinator aksi 212, untuk tidak melakukan aksi di sepanjang Jl. Sudirman dan Jl. Thamrin, Jakarta. Dia membaca bahwa jika salat Jumat dilakukan di sepanjang jalan protokol Jakarta itu, massa akan mengekor sampai Gedung DPR/MPR.
Jika hal itu terjadi, kata Tito, sedikit saja provokasi bisa menjadi sangat rawan. Seperti diketahui, GNPF MUI semula merencanakan aksi 212 dilakukan di sepanjang Jl. Sudirman-Jl. Thamrin.
Namun, akhirnya mereka menyetujui aksi tersebut terpusat di Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Aksi tersebut berlangsung tanpa ada kericuhan sedikitpun, bahkan Presiden Joko Widodo muncul di tengah kerumunan massa yang menggelar salat Jumat di Silang Monumen Nasional (Monas).
Dia menjadi simbol bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwa kegiatan yang menggerakkan masyarakat muslim dari berbagai daerah itu tidak mengancam stabilitas keamanan dan politik.