SOLOPOS.COM - Ilustrasi merakit kotak suara (JIBI/Solopos/Dok.)
Pemilu 2019 masih lama tetapi dipersiapkan sejak dini.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pemilihan Umum baru dilaksanakan di 2019, tetapi Komisi Pemilihan Umum Gunungkidul sudah mulai melakukan persiapan. Salah satunya dengan membentuk kader demokrasi di tingkat desa.
Untuk tahap awal, pelatihan kader demokrasi desa yang bertajuk kegiatan Rumah Pintar Pemilu (RPP) dilaksanaka di tiga desa, meliputi Desa Sambirejo, Ngawen; Sidoharjo, Tepus dan Plembutan, Kecamatan Playen. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.
Ketua KPU Gunungkidul Zaenuri Ikhsan mengatakan, pelaksanaan kegiatan RPP akan dilakukan secara bergiliran. Kegiatan pertama dilakukan di Balai Desa Sambirejo, Ngawen, Kamis (1/12/2016). Selanjutnya kegiatan akan dilakukan di Desa Sidoharjo, Tepus pada Rabu (7/12/2016) dan di Desa Plembutan dilaksanakan pada Rabu (14/12/2016).
“Semua sudah kita persiapkan dan tinggal melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun,” kata Ikhsan dalam rilis yang diterima Harianjogja.com, Jumat (2/12/2016).
Dia menjelaskan, peserta kegiatan RPP meruapkan warga desa setempat, di mana dalam setiap kegiatan dihadiri oleh 30 orang kader. Dengan pelatihan ini diharapkan kader desa dapat berperan aktif di pemerintahan desa, pada umumnya. Selain itu, dari pelatihan kader demokrasi ini mampu meningkatkan partisipasi dalam kehidupan berdemokrasi. “Kalau sudah bisa berperan aktif, saya harap kader-kader ini siap menjadi penyelengara sebagai KPPS, PPS bahkan PPK dalam pemilu mendatang,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan oleh Anggota KPU Gunungkidul Bidang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Humas Yuda Ayu Mindarsih. Menurut dia, di tahap awal pelatihan kader demokrasi dilakukan di tiga desa sebagai percontohan. Jika kegiatan ini bisa berhasil, katanya, kegiatan serupa bisa dilaksanakan di desa-desa lain di Gunungkidul.
Dia menjelaskan, kegiatan rumah pintar pemilu ini memiliki banyak manfaat. Sebab dari kegiatan itu juga sebagai langkah kaderisasi dan regenerasi terhadap penyelenggara pemilihan yang ada. “Petugas-petugas yang ada saat ini tidak mungkin jadi penyelenggara secara terus menerus. Jadi upaya kaderisasi ini sangat dibutuhkan, salah satunya melalui kegiatan kader demokrasi ini,” kata Yudha.