SOLOPOS.COM - Ilustrasi pencermatan data pemilih (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Pilkada Kulonprogo akan mengakomodasi semua kalangan warga termasuk penyandang disabilitas
Harianjogja.com, KULONPROGO-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo akan menyiapkan alat bantu pencoblosan bagi tuna netra di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada 2017. Langkah tersebut diharapkan mampu memfasilitasi kebutuhan pemilih yang memiliki keterbatan penglihatan.
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kulonprogo, Tri Mulatsih mengatakan, penyelenggara pemilu memang wajib menyediakan alat bantu bagi tuna netra di setiap TPS.
Hal itu sesuai dengan Peraturan KPU No.3/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017.
Hal itu sesuai dengan Peraturan KPU No.3/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017.
“Ada poin tentang aksesbilitas, yaitu memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dan pihak lain yang membutuhkan supaya mempunyai kesempatan yang sama,” ujar Tri, Kamis (1/12/2016).
Tri memaparkan, tuna netra mendapatkan alat bantu berupa template atau pola surat suara berhuruf braille. Template didesain menyerupai map yang dilengkapi dengan huruf braille dan lubang untuk mencoblos.
Berdasarkan Data Pemilih Sementara (DPS) Pilkada 2017, jumlah calon pemilih dalam kondisi tuna netra diketahui mencapai 143 orang. Jumlah tersebut masih bisa bertambah sebelum KPU Kulonprogo menetapkan DPS sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Menurut Tri, penyandang tuna netra bisa jadi memang tidak tersebar di seluruh TPS. Meski begitu, pengadaan alat bantu bagi tuna netra bakal tetap dilaksanakan secara menyeluruh, yaitu di 937 TPS.
Tri lalu kembali mengimbau masyarakat yang memiliki keluarga atau teman berkebutuhan khusus agar menginformasikannya kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah masing-masing.
Bukan hanya tuna netra, melainkan juga tuna daksa, tuna rungu, tuna grahita, dan lainnya. Kondisi penyandang disabilitas mesti didata karena berkaitan dengan fasilitas khusus yang bakal diberikan, misalnya soal penataan TPS.
“Misalnya meja dan bilik suara serta kotak suara diletakkan di tempat yang mudah dijangkau pengguna kursi roda. Pemilih yang tidak bisa jalan juga akan diantar ke bilik, tapi tetap mencoblos sendiri,” kata Tri menjelaskan.
Sementara itu, Sekretaris Persatuan Penyandang Disabilitas Kulonprogo, Wahyu Adi Nugroho berharap KPU Kulonprogo menaruh perhatian khusus pada kebutuhan penyandang disabilitas dalam Pilkada 2017.
Hal itu bukan cuma saat hari pemungutan suara tetapi juga tahapan lainnya, seperti sosialisasi. “Tuna netra tidak bisa melihat gambar paslonnya. Terangkan juga tentang siapa nomor satu dan dua sehingga mereka tetap dapat informasi yang sama dengan masyarakat lain,” ucap Wahyu.