SOLOPOS.COM - Setya Novanto (Rahmatullah/JIBI/Bisnis)
Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical), akhirnya setuju Setya Novanto kembali jadi Ketua DPR.
Solopos.com, JAKARTA — Partai Golkar akhirnya satu suara mengenai rencana mengembalikan jabatan Ketua Umum Golkar Setya Novanto sebagai Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin. Sebelumnya sempat ada suara lain dari Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Aburizal Bakrie atau Ical dan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung.
Pernyataan satu suara tersebut diungkapkan Ical setelah melakukan rapat dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar dan Setya Novanto di Bakrie Tower, Senin (28/11/2016). “Dewan Pembina dan DPP setuju penetapan pergantian Ade Komarudin dengan Setya Novanto,” kata Ical.
Pertemuan antara Ical dengan DPP Partai Golkar berlangsung lebih kurang selama 2,5 jam. Wanbin dan DPP setuju untuk selanjutnya memberikan jabatan penting kenegaraan untuk Ade yang akan ditentukan kemudian.
Dalam rapat itu, kata Ical, ada perbedaan-perbedaan pendapat. Namun semua sepakat harus bersandar pada dua hal penting, yakni kepentingan negara dan target Golkar memenangkan Pemilu 2019. Ical juga yakin Setya Novanto dapat menjalankan dua jabatan sekaligus. Dia memegang janji Novanto untuk bisa menyelesaikan masalah DPR dan masalah partai.
Ketua Koordinator Bidang Polhukam Golkar, Yorrys Raweyai, yang juga hadir dalam pertemuan itu, menjelaskan keputusan Wanbin merupakan bukti seluruh kader mengutamakan kepentingan partai. Yorrys menjelaskan setelah pertemuan itu, internal Golkar sudah satu suara. Adapun Novanto mengatakan dia banyak belajar dari Ical. “Apa yang jadi kepercayaan Wanbin dan partai harus saya pertanggungjawabkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Ical mengaku belum diajak berdiskusi perihal dua keputusan strategis partai. Dua keputusan ialah memberhentikan Ade Komarudin sebagai Letua DPR dan mengembalikan jabatan tersebut kepada Setya Novanto.
Ical menjelaskan bahwa di dalam AD/ART Golkar mengatur bahwa Wanbin bertugas memberikan pengarahan dan petunjuk, pertimbangan, saran dan nasihat kepada DPP Golkar untuk kemudian bersama-sama menetapkan kebijakan yang bersifat strategis baik internal maupun eksternal. Kebijakan strategis itu di adalah penetapan calon presiden, wakil presiden, serta pimpinan lembaga negara.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Novanto memiliki hak untuk kembali menjabat sebagai orang nomor satu di DPR. Menurutnya Novanto mundur dari jabatan ketua DPR karen tekanan politik. “Saya tidak bisa tidak bela Novanto karena dia memang dizalimi. Percakapan privat dijadikan alat bukti,” katanya.