SOLOPOS.COM - Ilustrasi menghitung uang (Rahmatullah/JIBI/Bisnis)
Pendapatan daerah Kulonprogo 2017 direncanakan mencapai Rp1,37triliun.
Harianjogja.com, KULONPROGO-Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kulonprogo meminta pemerintah meningkatkan pendapatan daerah secara optimal. Permintaan ini menyikapi kebutuhan anggaran belanja daerah yang mencapai Rp1,4triliun.
Juru bicara Banggar DPRD Kulonprogo, Priyo Santoso mengaatakan pemerintah harus mampu meningkatkan pendapatan daerah. Sementara pendapatan daerah Kulonprogo 2017 direncanakan mencapai Rp1,37triliun. Menurutnya, jumlah ini bisa bersumber dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bandara yang bisa mencapai Rp50 miliar dan penerimaan pajak mineral bukan logam sekitar Rp2miliar.
Selain itu, sumber pendapatan juga bisa didapatkan dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang diperkirakan mencapai Rp4miliar. “Beberapa pos tersebut bisa dijadikan alternatif optimalisasi pendapatan,”jelasnya ketika dikonfirmasi pada Sabtu(26/11). Ia menambahkan pula pendapatan dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebanyaka Rp12miliar dan bea balik nama kendaraan sebesar Rp14miliar.
Anggaran daerah sendiri terdiri atas belanja tak langsung sebesar Rp814,35miliar dan belanja langsung sebesar Rp586,95miliar. Belanja tak langsung meliputi belanja pegawai Rp608,87miliar, belanja bunga Rp622,21miliar, belanja hibah Rp22,91 miliar, dan belanja bantuan sosial Rp19,13miliar. Adapula belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa Rp154miliar dan belanja tak terduga Rp2miliar.
Sementara itu, belanja langsung merupakan belanja pegawai sebanyak Rp586,95miliar, belanja barang dan jasa Rp282,80miliar, dan belanja modal Rp269,71miliar. Sebelumnya, penjabat bupati Kulonprogo, Budi Antono menguraikan pendapatan yang direncanakan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni Rp195,75miliar, dana perimbangan sebesar Rp979,21miliar dan lain-lain pendapatan yang sah sebanyak Rp199,68miliar.
Jumlah PAD sendiri meningkat sekitar 13,52% sedangkan lain-lain pendapatan yang sah naik sekitar 3,12% dibandingkan APBD tahun sebelumnya. “Dana perimbangan sendiri turun 7,84% yakni tunjangan profesi guru,”ujarnya. Perubahan ini merupakan dampak dari pengalihan kewenangan guru SMA dan SMK ke pemerintah provinsi.
Lebih lanjut, penerimaan pembiayaan anggaran 2017 direncanakan sekitar Rp33,38miliar yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebeluymnya (Silpa). Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 6,73 M untuk penyertaan modal PD BPR Bank Pasar Kulonprogo Rp 6 M dan pembayaran pokok utang RSUD Wates sekitar Rp 731,50 juta. Budi menerangkan jika pembiayaan netto sebesar Rp26,66miliar tersebut akan digunakan menutup defisit anggaran.