SOLOPOS.COM - Aung San Suu Kyi (JIBI/Reuters)
Publik terus mengecam Suu Kyi yang hanya terdiam saat terjadi pembantaian di Rohingya.
Solopos.com, NAYPYIDAW – Negara-negara Barat semakin prihatin atas cara pemerintahan Aung San Suu Kyi menangani kekerasan di Myanmar. Bahkan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Samantha Power mengingatkan bahwa pemerintah Myanmar tak bisa mengatasi krisis itu sendirian.
Power menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB yang digelar di markas besar PBB di New York, AS, seperti dilansir kantor berita Reuters, Kamis (24/11/2016).
Pemimpin faksi politik berkuasa di Myanmar dan peraih Hadiah Nobel Perdamaian ini bahkan dituding melegitimasi genosida terhadap komunitas Muslim Rohingya di Rakhine. Sebab, Suu Kyi yang punya kekuasaan sampai saat ini masih acuh tak acuh atas penderitaan komunitas Rohingya.
Pemimpin faksi politik berkuasa di Myanmar dan peraih Hadiah Nobel Perdamaian ini bahkan dituding melegitimasi genosida terhadap komunitas Muslim Rohingya di Rakhine. Sebab, Suu Kyi yang punya kekuasaan sampai saat ini masih acuh tak acuh atas penderitaan komunitas Rohingya.
Tuduhan ini disampaikan David Mathieson, aktivis hak asasi manusia (HAM) dari Human Rights Watch (HRW). Tuduhan muncul setelah PBB menyatakan Myanmar sedang melakukan pembersihan etnis dengan target etnis Rohingya, di mana tentara membakar desa, memperkosa dan membunuh warga sipil Rohingya.
Kekerasan terbaru terhadap komunitas Muslim Rohingya oleh militer Myanmar terjadi sejak pos-pos polisi perbatasan diserang orang-orang bersenjata tak dikenal yang menyebabkan sembilan polisi Myanmar tewas pada 9 Oktober 2016 lalu. Sejumlah pejabat Myanmar menuduh pelakunya adalah militan Rohingya. Militer merespons dengan meluncurkan operasi di sejumlah desa komunitas Rohingya di Rakhine.
“Salah satu versi untuk menjelaskan diamnya adalah sikap ketidakpedulian, yang lain dihitung sebagai pesan terbatas, tapi yang paling mungkin adalah dia tidak memiliki kontrol atas militer Burma (Myanmar),” ujar dia, seperti dikutip The Independent, Sabtu (26/11/2016).
Para peneliti di Queen Mary University London mengatakan, diamnya Suu Kyi telah melegitimasi genosida dan berpihak pada penganiayaan terhadap minoritas Rohingya.
“Terlepas dari kenyataan bahwa ini adalah ujian yang paling signifikan dari kepemimpinan Suu Kyi, pemimpin de facto negara itu tetap sangat acuh tak acuh,” kata para peneliti dalam sebuah pernyataan.
Militer Myanmar menyatakan bahwa mereka berperang melawan pemberontakan bersenjata di wilayah Rakhine. Sedangkan Pemerintah Myanmar menyangkal terjadi pelanggaran.
“Masyarakat internasional salah paham pada kami karena pelobi Rohingya mendistribusikan berita palsu,” kata juru bicara Kepresidenan Myanmar, Zaw Htay, pada pekan ini.
“Tidak ada seorang pun di dunia akan menerima serangan terhadap pasukan keamanan, pembunuhan dan penjarahan senjata,” imbuh dia.